Agustus, Aturan Blokir Ponsel Black Market Disahkan

Tandaseru – Tiga kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan dijadwalkan akan menandatangi Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur pemblokiran ponsel BM (black market) di Indonesia.

Regulasi ini dimaksudkan untuk memberantas penggunaan ponsel ilegal ( black market) di Indonesia.

Janu Suryanto, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian mengatakan, peraturan menteri tersebut bakal ditandatangani pada pertengahan bulan depan.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait