Akibat Ketidakpatuhan, BPK: Ada Kerugian Negara Rp1,46 Triliun

JAKARTA (!) – Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Semester II Tahun 2017 diserahkan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada DPR dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (3/4).

Dalam laporan tersebut terungkap akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan negara mengalami kerugian Rp1,46 triliun dan potensi kerugian negara Rp5,04 triliun.

“Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara senilai Rp65,91 miliar (0,62%),” jelas Ketua BPK Moermahadi.

Menurut dia, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan juga menyebabkan kekurangan penerimaan sebesar Rp4,06 triliun. Secara keseluruhan ada 1.950 permasalahan ketidakpatuhan, 1.452 (74%) di antaranya atau senilai Rp10,56 triliun adalah permasalahan yang mengakibatkan terjadi kerugian negara 850 (58%)  atau Rp1,46 triliun, potensi kerugian negara 253 (17%) permasalahan senilai Rp5,04 triliun, dan kekurangan penerimaan 359 permasalahan (25%) senilai Rp4,06 triliun.

Selain itu, lanjutnya, terdapat 2.820 ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun terdapat 69 permasalahan ketidakhematan (2%) senilai Rp285,54 miliar, 12 permasalahan ketidakefisienan (1%) senilai Rp51,06 miliar, dan 2.739 permasalahan ketidakefektifan (97%) senilai Rp2,33 triliun.