Arcandra: Harga Jual Setrum PLTSa Bisa US$13 Sen Per KWH

Tandaseru – Kehadiran pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tak lepas dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan program Pembangunan PLTSa.

Di dalam aturan tersebut, Pemerintah Daerah bisa menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMN, atau swasta untuk mengembangkan PLTSa dan nanti akan mendapatkan bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) kepada pemda maksimal Rp500.000 per ton sampah.

Terkait harga jual beli, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan pemerintah akan menetapkan formula dan harga jual beli yang dipakai untuk dasar perjanjian jual beli listrik antara PLN dan pengembang.

“Sebelum Perpres ini ada, jual beli listrik sampah memakai skema feed in tariff , tarif ditetapkan sampai US$17-18 sen per kilo Watt Hour (KWh). Padahal harga jual PLN untuk golongan tertentu sangat jauh di bawah US$17 sen,” urai Arcandra.

Kehadiran Perpres ini, imbuh Arcandra, bisa menetapkan nilai keekonomian jauh di bawah US$17 sen, sekitar US$13 sen per KWh dengan syarat penambahan tapping fee yang harus disediakan oleh Pemda sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Sisa kekurangan tapping fee inilah yang nantinya akan dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Pengembangan PLTSa juga didukung oleh perubahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2019 – 2028 yang diluncurkan awal tahun ini. Sesuai peta jalan itu, pembangkit EBT bisa dibangun di luar perencanaan RUPTL asal kapasitasnya di bawah 10 MW. “Ini jalur khusus sesuai diktum kelima,” pungkasnya.