ASN Punya Hak Pilih, Mendagri Ingatkan Harus Tetap Netral

Tandaseru – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) meski punya hak pilih dalam pemilihan umum namun harus tetap netral. Masyarakat diminta untuk melaporkan ASN ikut politik praktis dengan bukti.

Tjahjo juga mengingatkan agar para ASN jangan coba-coba ikut berpolitik praktis. Apalagi sampai menyalahgunakan misal fasilitas atau aset negara. Ada sanksi yang akan diberlakukan. ” Ya  termasuk terlibat langsung, atau  termasuk gunakan aset-aset daerah,” kata Tjahjo usau pelantikan Penjabat Gubernur Sumsel, Hadi Parbowo, Jumat (21/9/2018).

Bila memang ada ASN yang tidak netral dan berpolitik praktis, Tjahjo mengimbau masyarakat agar jangan segan melaporkan. Tentu harus disertai bukti kuat. Bukan rumor atau isu. Bila punya bukti, tinggal laporkan.  ” Kalau memang ada bukti ada fotonya ada kesaksianya pasti nanti akan ada sanksi,” katanya.

Tjahjo sendiri melihat potensi keterlibatan ASN dalam aksi dukung mendukung di pilpres, tidak sekuat saat Pilkada. Di Pilkada, ASN rawan dipolitisasi, karena lingkup pemilihannya menyangkut daerah.

Selain itu, ASN tergoda ikut berpolitik, karena kerapkali digoda dan diiming-imingi oleh para calon, jika menang bakal dapat kompensasi. Kompensasi bisa berupa posisi di birokrasi.

“Kalau di Pilpres tidak setinggi kalau Pilkada. Kalau di Pilkada pasti tinggi karena wajar dia ingin berbuat sesuatu siapa tahu kalau menang sebagai tim sukses nanti diangkat sebagai penjabat tapi kan harus ada aturannya. Kita ikut pola TNI dan Polri, tegas,” kata Tjahjo.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -