Cegah Modus Spliting, Ini Aturan Baru Impor Barang Konsumtif lewat e-Commerce

Tandaseru – Pengiriman barang secara online dengan modus memecah item barang impor atau spliting guna menghindari pajak dan bea masuk kini marak terjadi di Indonesia.

Modus ini membuat pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengubah aturan impor barang lewat e-commerce. Aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018.

Dalam aturan tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 100 menjadi USD 75 orang per hari.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menjelaskan kebijakan itu untuk melindungi retailer dan industri dalam negeri, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi yang melakukan impor barang secara konvensional dengan membayar pajak sesuai dengan aturan.

“Kami mendapatkan fakta bahwa transaksi yang nilainya di bawah US$100 naik tajam. Bahkan ada seseorang yang dalam sehari melakukan 400 kali transaksi dengan nilai USD 20.311 atau Rp300 juta lebih. Ini istilahnya spliting, yakni memecah barang impor dalam puluhan dokumen untuk menghindari pajak. Semua di bawah USD 100,” kata Heru dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Menurut dia, cara-cara seperti ini tidak fair dan tentu akan berdampak buruk pada penerimaan negara serta perkembangan industri dalam negeri.

“Hal ini menyebabkan industri dalam negeri dan retailer yang sudah membayar pajak mendapat perlakuan tidak fair. Mereka yang sudah bayar pajak, bayar karyawan, menyewa tempat, malah ditikung oleh pihak lain yang tidak mengindahkan aturan,” tuturnya.

Untuk menegakan aturan ini, kata Heru, Bea Cukai telah menerapkan smart system berupa sistem validasi dan verifikasi anti-spliting dalam aplikasi impor barang kiriman dengan menggunakan algoritma khusus.

“Kami juga akan mengintegrasikan sistem aplikasi barang kiriman dengan aplikasi lain terkait dengan prosedur penutupan manifes, sistem keberatan dan banding serta pembetulan penetapan Pejabat Bea Cukai,” tegasnya.

Menanggapi aturan baru tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan dan Ditjen Bea Cukai.

“Penerapan aturan baru ini akan menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku industri, tidak hanya untuk para retailer offline tetapi juga retailer online yang menjual produk dalam negeri. Aturan ini bisa menekan modus importasi barang yang tidak pernah membayar bea masuk dan pajak,” kata Tutum.

Peraturan tersebut akan berlaku mulai 10 Oktober 2018 untuk semua item barang kiriman konsumtif dari luar negeri, seperti produk elektronik, pakaian, sepatu, telepon seluler, dan barang lainnya. (translogtoday.com)

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait