Bantah Monopoli Bongkar Muat di Teluk Bayur, Ini Penjelasan Pelindo II

Tandaseru – Pemindahan kegiatan dari perusahaan bongkar muat (PBM) kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) di Pelabuhan Teluk Bayur Padang merupakan hukum pasar, sesuai dengan pilihan pemilik barang ataupun perusahaan pelayaran.

Hal itu ditegaskan General Manager Pelindo II Cabang Teluk Bayur Armen Amir menanggapi rencana aksi stop operasi lima asosiasi di pelabuhan itu memprotes pengalihan kegiatan bongkar muat ke Pelindo II.

“Kondisi ini tidak ada satu pun pihak lain yang boleh untuk melarangnya,” kata Armen kepada Translogtoday.com di Padang, Minggu (7/10/2018).

Menurut dia, apabila perusahaan bongkar muat (PBM) mitra mendapatkan penunjukan dari pemilik barang dan perusahaan pelayaran untuk melayani barang mereka, itu pun haknya PBM mitra.

Armen mengatakan, mekanisme pasar yang terjadi ini seharusnya dapat dipahami dan dihargai semua pihak. Pelindo II selaku BUMN yang khusus didirikan untuk mengusahakan kegiatan jasa kepelabuhanan juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan usaha.

Lebih lanjut Armen mengungkapkan, tuduhan bahwa Pelindo II Teluk Bayur tidak menyelesaikan permintaan perusahaan pelayaran terkait dengan pengenaan tarif progresif atas layanan kapal di pelabuhanan, juga tidak benar.

“Termasuk pengenaan biaya jasa kepelabuhanan yang seharusnya dikenakan ke pemilik barang tapi dibebankan kepada perusahaan pelayaran, juga sudah dibahas bersama dengan dengan pemilik barang dan perusahaan pelayaran,” ujarnya.

Pembebanan biaya tersebut, tutur Armen, sesungguhnya adalah beban pemilik barang yang dalam pelaksanaannya dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan pelayaran.

“Nanti pemilik barang yang akan membayarkannya kembali kepada perusahaan pelayaran. Mekanisme seperti ini sudah berjalan dan pihak terkait sampai saat ini dapat menerimanya,” jelasnya.

Soal pengenaan biaya penggunaan alat bongkar muat utama seperti JIB crane dan lain sebagainya, menurut Armen, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tarif jasa kepelabuhanan.

Dia mengatakan alat bongkar muat yang disediakan Pelindo II Teluk Bayur untuk memastikan dan menjamin tercapainya produktivitas yang tinggi di pelabuhan agar waktu tunggu kapal di dermaga lebih singkat sehingga dermaga dapat dipergunakan lagi oleh kapal berikutnya.

Armen mengingatkan kepada semua pihak terkait bahwa Pelabuhan Teluk Bayur sudah lama tertinggal dari pelabuhan yang lain.

“Saat ini, kami sedang berbenah agar semua pengguna jasa kepelabuhanan dapat terlayani dengan baik, costdi pelabuhan menjadi semakin efektif dan efisien. Seharusnya semua pelaku kegiatan di pelabuhan dapat menjaga semangat tersebut dan tidak melihat dari kepentingannya sendiri-sendiri,” ungkap Armen.

Dia mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan Teluk Bayur menjadi pelabuhan yang terbesar, terkemuka dan modern di Indonesia, karena potensinya memang besar sekali.

“Oleh karena itu, marilah kita bersama bahu-membahu untuk mewujudkanya karena dengan semakin baiknya pelabuhan ini tentu yang akan menikmatinya adalah kita bersama,” tuturnya.

Rencana Mogok

Menanggapi rencana aksi diam (tidak bekerja) oleh lima asosiasi di Pelabuhan Teluk Bayur, yakni APBMI, INSA, ALFI, Koperbam dan Kopanbapel pada Senin besok (8 Oktober), Armen mengatakan itu adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi.

Namun, dia berharap aksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang tata cara menyampaikan aspirasi di depan umum.

Aksi tersebut sebagai protes terhadap kebijakan Pelindo II Teluk Bayur yang dipandang merugikan kepentingan PBM, perusahaan pelayaran dan anggota Koperbam Teluk Bayur.

Mereka menuntut pencabutan PM 152 Tahun 2016, pembatalan pengenaan fee supervisi kepada PBM mitra yang menangani barang PT Semen Padang melalui conveyor, keberatan atas penggunaan JIB crane milik Pelindo II, dan peninjauan pengenaan tarif progresif terhadap kapal.

Armen mengingatkan bahwa aksi harus memperhatikan UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyampaian Aspirasi di Depan Umum berikut dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengamanan dan Pengamanan Perkara Penyampaian Pendapat di muka umum.

Surat Edaran Menteri Perhubungan No. SE 15 Tahun 2017 juga telah mengatur bahwa pelabuhan termasuk obyek vital yang dilarang untuk melakukan aksi unjuk rasa dan lain sebagainya untuk menyampaikan aspirasi di depan umum, karena akan dapat mengganggu kelancaran layanan umum terhadap pengguna jasa kepelabuhanan.

Aksi tersebut pada akhirnya akan menimbulkan kerugiaan keuangan yang tidak sedikit, bukan saja terhadap Pelindo II tetapi juga bagi pemilik barang, perusahaan pelayaran maupun para tenaga kerja bongkar muat itu sendiri.

Armen menegaskan, tuntutan pencabutan PM 152 Tahun 2016 merupakan kewenangan regulator yakni Kementerian Perhubungan, sedangkan tuduhan tidak diberikannya kesempatan PBM mitra untuk melakukan kegiatan di Pelabuhan Teluk Bayur adalah tidak benar.

“Dari data-data yang ada, terlihat sangat jelas bahwa PBM mitra di Teluk Bayur mendapat kesempatan untuk bekerja sebagaimana mestinya dalam jumlah yang relatif cukup besar,” ungkap Armen.

Berdasarkan data kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur terungkap bahwa PBM menguasai sebagian besar pangsa pasar.

Untuk komoditas bungkil, pupuk bag, batubara, karet, steel coil, kedele, jagung curah, tiang pancang, besi konstruksi, clinker/copper slag/gypsun, semen bag, project cargo dan coklat dikerjakan 100% oleh PBM.

Adapun yang dikerjakan oleh Pelindo II melalui usaha terminal (uster) adalah komoditas cangkang 4%, pupuk curah 61%, batu split 45%, serta aspal dan CPO saja yang 100%.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -