BI Larang Penggunaan Mata Uang Digital Sebagai Alat Pembayaran

JAKARTA (!) – Bank Indonesia (BI) kembali memperingatkan mata uang digital alias virtual currency termasuk bitcoin bukan alat pembayaran yang dizinkan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman menjelaskan. hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.7 2011 tentang Mata Uang.

Di situ  dinyatakan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban membayar lainnya harus dipenuhi dengan uang.

“Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab,” ujar dia di Jakarta, Sabtu (13/1).

Selain itu, lanjut dia, transaksi dengan uang digital juga tidak mempunyai administrator resmi serta acuan yang mendasari harganya.

Oleh karena itu, pembayaran dengan uang digital sangat rentan terhadap risiko bubble, serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Kami (Bank Indonesia) memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang digital,” ujarnya.

Selain itu, BI juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia untuk memproses transaksi pembayaran dengan uang digital, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 dan PBI 19/12/PBI/2017.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -