BIN Bantah Tutup Mulut Gerakan Mahasiswa dengan Uang

Tandaseru – Badan Intelijen Negara membantah tudingan yang menyebut Kepala BIN menyuap beberapa Ormas Mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) yang masing-masing  mendapat Rp 200 juta per bulan, Ketua PB mendapat Rp 20 juta per bulan.

Kabarnya Ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi.

BIN memastikan isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN.

“BIN tidak melarang siapa pun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi,” ungkap Wawan Hari Purwanto, Juru Bicara BIN, Minggu (18/11).

Menurutnya, selama ini kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang  diberikan UU secara berimbang (cover both side).

“Munculnya berbagai Ormas Relawan adalah kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Tidak perlu didorong oleh siapapun termasuk BIN, dan itu sah menurut UU,” tegasnya.

Wawan mengatakan  ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggung jawab, bukan hoax, bukan fitnah, sebab  mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE.

“Jadi berita yang menyatakan BIN menyuap Ormas Mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoax,” pungkasnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait