Bongkar Muat di Pelabuhan Dimonopoli Pelindo, PBM Terancam Mati

Tandaseru – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) menilai Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 152 Tahun 2016 melahirkan praktik monopoli yang memberangus peran perusahaan bongkar muat (PBM) di pelabuhan Indonesia.

“Kami tengah memperjuangkan kepada pemerintah agar PBM tetap bertahan di pelabuhan,” ujar Ketua Umum DPP APBMI Muhammad Fuadi pada pengukuhan Pengurus DPW APBMI Sumatera Selatan di Palembang, Selasa (18/9/2018).

Dia mengungkapkan APBMI sedang menyiapkan petisi menolak PM 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan. Petisi ini merupakan hasil rekomendasi dari Rakernas APBMI 2018 di Makassar akhir Agustus lalu.

Menurut Fuadi, PM 152/2016 merupakan kebijakan memberangus PBM sebab badan usaha pelabuhan (BUP) yang melakukan bongkar muat dijanjikan akan diatur dengan peraturan tersendiri dalam pasal 2 ayat 9 PM tersebut.

Namun, pada kenyataannya peraturan tersendiri itu belum juga diterbitkan, tetapi BUP dalam hal ini PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) telah melaksanakan kegiatan bongkar muat sendiri.

“Masalah ini sudah menimbulkan keributan di pelabuhan dan menindas serta membunuh usaha PBM. Monopoli kini sudah terjadi hampir di seluruh pelabuhan Indonesia,” ujarnya.

Bahkan, tutur Fuadi, investasi pelaku usaha bongkar muat menjadi mangkrak dan nyaris disita oleh bank karena usaha mereka terancam mati dan karyawan terpaksa dirumahkan atau PHK.

Fuadi berharap berharap Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan segera menindaklanjuti keluhan PBM dan menghadirkan rasa keadilan dalam berusaha dengan memberlakukan kembali PM 60/2014.

APBMI sudah mendesak pemerintah segera menerbitkan juklak (petunjuk pelaksanaan) PM 152/2016 guna mencegah praktik monopoli usaha bongkar muat di pelabuhan oleh BUP.

Akibat terlambat menerbitkan juklak PM tersebut, kini semua kegiatan bongkar muat di pelabuhan Indonesia dimonopoli oleh Pelindo sebagai BUP.

“Peraturan Menhub tanpa juklak itu mengakibatkan sebagian besar PBM di sejumlah pelabuhan terpaksa menutup usahanya atau gulung tikar,” ujar Fuadi.

Menurut dia, konsep juklak dari PM 152/2016 sudah dipersiapkan, tetapi hingga kini belum ditandatangani oleh Menhub Budi Karya Sumadi. (translogtoday.com)

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -