Calon Kepala Daerah Terjerat Hukum, Begini Tanggapan Bawaslu

JAKARTA (!) – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Siregar mengungkapkan pihaknya tidak setuju dengan penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 yang terjerat dugaan korupsi.

“Kami sebagai penyelenggara tidak pernah meminta adanya penundaan proses hukum calon kepala daerah yang terlibat korupsi,” kata Fritz Siregar dalam diskusi Polemik MNC Trijaya di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (17/03).

Fritz menilai dengan adanya kebijakan penundaan proses hukum terhadap para calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sampai kontestasi tersebut selesai, membuat tidak adanya transparansi terhadap masyarakat.

“Masyarakat harus tahu siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih. Melalui proses penegakan hukum, calon kepala daerah yang korupsi ini, masyarakat jadi tahu siapa yang akan dipilih nanti,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fritz menyebutkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto tersebut tidak disebutkan dalam agenda rapat yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga Kemenkopolhukam yang diadakan beberapa waktu lalu.

“Sepertinya Menkopolhukam (Wiranto) punya pendapat itu. Tapi tidak pernah dibahas saat rapat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Lembaga Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda proses hukum yang diberlakukan untuk para calon Kepala Daerah yang terindikasi terjerat kasus korupsi.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -