Camat se-Makassar Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin, Bawaslu Tegaskan ASN Harus Netral

Tandaseru – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini dikatakan setelah sejumlah camat di Makassar, Sulawesi Selatan memberikan dukungan terhadap calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Apakah mereka tidak tahu bahwa ASN itu harus netral. Netral ya harus dijelaskan netral,” kata anggota Bawaslu Rahmat Bagja di restoran d’Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (23/2).

Rahmat menyayangkan pernyataan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto yang menilai dukungan camat se-Makassar ke Jokowi masuk dalam ranah pribdadi. Rahmat menuturkan sikap pribadi camat-camat tersebut ada pada saat mereka berada di balik bilik suara.

“Kalau tak salah wali kota ngomong boleh-boleh saja secara pribadi. Bukan gitu. Pribadi yang dimaksud, silakan memilih di TPS iya. Tapi lihat surat edaran Menpan, lihat peraturan kepegawaian, peraturan itu menyarankan ASN tak diperkenankan untuk ikut dalam kampanye. Itu jelas,” ujar Rahmat.

“Hak pribadinya ya ada saat mereka di TPS. Bolehkah mereka mencari informasi (tentang peserta pemilu)? Ya silahkan. Medsos terbuka, tapi tidak untuk juga ikut dalam kampanye,” sambung dia.

Untuk diketahui Ramdhan Pomanto memuji sikap para camat yang menurutnya memiliki semangat luar biasa dalam menyatakan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun dia menegaskan dukungan para camat itu merupakan hak pribadi.

“Yang pertama adalah saya apresiasi semangatnya para camat yang luar biasa. Yang kedua, itu adalah hak pribadi beliau walaupun dia tidak sebut apa-apa,” kata Ramdhan di Makassar, Kamis (21/2).

Ramdhan juga membela para camat yang mendukung Jokowi-Ma’ruf lantaran itu dilakukan pada hari libur. Semestinya, menurut Danny, yang patut dicurigai ialah ketika dirinya hadir dan ada di tempat tersebut.

Meski demikian, Bawaslu tetap mengambil sikap tegas dengan memeriksa para camat. Keterangan para camat akan dikaji untuk menyimpulkan ada atau tidaknya unsur pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait