Tanda Seru
Cek Fakta Berita di Indonesia

Dana Repatriasi Program Amnesti Pajak Kurang Rp9 Triliun

JAKARTA (!) – Dana repatriasi program amnesti pajak masih mengalami kekurangan Rp9 triliun dari kewajiban penyetoran sebesar Rp147 triliun.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menelusuri kekurangan tersebut. “Repatriasi menurut data Rp147 triliun. Akan tetapi, realisasi masih Rp138 triliun. Selisih Rp9 triliun, sedang kami telusuri,” Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam keterangan Pers, Jumat (5/1).

Dia mengatakan ada kekurangan Rp9 triliun tersebut, apalagi batas penyampaian repatriasi, sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah pada akhir Desember 2017.”Nanti akan kami tindak lanjut sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan wajib pajak harus merealisasikan janji repatriasi yang telah dilampirkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

“Ketentuannya, wajib pajak yang ikut amnesti pajak, termasuk repatriasi, harus melampirkan data dan janji repatriasi yang dilampirkan berapa, dari situ kita tahu finalnya,” ujarnya.

Karena itu, katanya otoritas pajak masih menunggu laporan lengkap dari realisasi repatriasi tersebut, termasuk dari wajib pajak yang bersangkutan. Laporan dari wajib pajak ini juga dibutuhkan karena diduga repatriasi sulit dilakukan karena ada larangan untuk mengeluarkan modal dari negara asal dana.

Meski demikian, belum bisa dipastikan otoritas pajak akan menerapkan sanksi terhadap kealpaan atas kewajiban repatriasi tersebut sesuai dengan UU Pengampunan Pajak, yaitu berupa denda 200 persen.”Kami lihat regulasinya karena kami masih mengacu pada regulasi yang ada. Akan tetapi, kami belum terima laporannya,” ujarnya.

 

Anda mungkin juga berminat