Data Berbeda, BNPB: Perlu Identitas Detil Korban Gempa Lombok

Tandaseru – BNPB dan Pusdalops BPBD NTB akan melakukan verifikasi kebenaran data korban meninggal dunia gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, data yang muncul hingga saat ini tidak sama.

Dari BNPB dan BPBD NTB data korban meninggal dunia sebanyak 131 orang untuk wilayah NTB dan Bali hingga 8/8/2018 siang. Sementara itu, data laporan TNI sebanyak 381 orang meninggal dunia, Gubernur NTB menyebutkan 226 orang meninggal dunia di NTB.

Selain itu, data dari Basarnas meyebutkan 226 orang meninggal dunia. Sedangkan data menurut Bupati Lombok Utara korban meninggal dunia di Lombok Utara 347 jiwa berdasarkan pertemuan camat se Lombok Utara dan jika digabung dengan data kabupaten/kota lain maka jumlahnya mencapai 400 orang.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan perlu koordinasi bersama menyamakan data korban bencana. Hal ini dapat disepakati di Posko Utama Tanggap Darurat Bencana. Begitu juga dalam penanganan dampak gempa Lombok.

Untuk itu, Pos Pendamping Nasional (Pospenas) melalui Dansatgas dan Wadansatgas berencana mengundang Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk menyamakan data korban, Kamis (9/8/2018). “BNPB akan mendampingi Pemda dalam pertemuan tersebut,” ungkap Sutupo.

Karena itu, katanya masing-masing lembaga diminta membawa data dengan lebih detil yaitu identitas korban meninggal dunia yaitu nama, usia, jender dan alamat. Data akan dicrosscheckkan satu sama lain. Sebab seringkali satu korban tercatat lebih dari satu. Misal instusi menyebutkan nama panggilan sehari-hari, nama lengkap, atau nama kecilnya sehingga data terhitung 3 orang.

Identitas korban sangat diperlukan terkait bantuan santunan duka cita kepada keluarga korban yaitu Pemerintah memberikan Rp 15 juta kepada ahli waris korban.

Pospenas sudah meminta Bupati Lombok Utara untuk memberikan lampiran identitas korban meninggal di Kabupaten Lombok Utara akibat gempa bumi 7 SR untuk dilakukan verifikasi.

Sesuai regulasi yang ada, data resmi dari korban akibat bencana yang diakui Pemerintah adalah data dari BNPB dan BPBD. Data ini akan menjadi data resmi nasional. Makanya seringkali data yang keluar dari BNPB dan BPBD lambat dibanding data lain. Sebab perlu verifikasi agar valid. Penyampaian data korban bencana buka  soal cepat-cepatan tetapi adalah kehati-hatian untuk menjamin data tersebut benar.

Berkaitan dengan hal itu media dan masyarakat diminta tetap menggunakan data resmi dari BNPB dan BPBD NTB. Selanjutnya semua data mengacu pada Pospenas jika sudah ada kesepakatan bersama terkait data korban bencana.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -