‘Diancam’ Walkot Bekasi Soal Bantargebang, Ini Reaksi Anies

Tandaseru – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bereaksi atas ‘ancaman’ Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang akan menutup TPST Bantargebang jika Pemerintah Provinsi DKI tak segera ambil keputusaan soal dana hibah kemitraan.

“Pemprov DKI padahal telah menunaikan semua tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian,” ujar Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota, Minggu (21/10).

Mantan Menteri Pendidikan itu berdalih, permohonan dana sebesar Rp2 triliun yang diajukan Pemerintah Kota Bekasi merupakan dana kemitraan atau disebut juga dana tak wajib.

Ia menyebut dana itu tak ada kaitannya dengan sampah warga Jakarta yang dibuang ke TPST Bantargebang yang lokasinya di Kota Bekasi. “Pada dasarnya semua dana itu kami sudah tunaikan,” kata Anies Baswedan.

Anies membeberkan, Pemkot Bekasi awalnya mengajukan proposal permohonan dana Rp1 triliun pada Februari 2018. Pemprov DKI lalu merespons dan mengadakan pertemuan dengan Pemkot Bekasi pada Mei 2018.

Dalam pertemuan itu, Pemprov DKI mempertanyakan rincian pengeluaran dana triliunan rupiah itu. Namun, perwakilan Pemkot Bekasi yang hadir tak dapat memberikan rincian tersebut. “Tidak mungkin Pemprov DKI memproses tanpa ada rincian dan gelondongan begini,” ujar Anies.

Setelah pertemuan itu, Pemkot Bekasi baru mengirimkan rinciannya pada 18 Oktober 2018. Namun, permohonan itu membengkak menjadi Rp 2 triliun. Selain itu, rincian tiba sehari setelah insiden penahanan 20 truk sampah milik DKI di Bekasi Barat.

Pada rincian permohonan dana itu, Pemkot Bekasi mengajukan dana untuk proyek flyover Rawa Panjang Rp188 miliar, proyek flyover Cipendawa Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp16 miliar, penataan pedestrian dan pelebaran jalan Curug Rp72 miliar.

Selain itu, penataan pedestrian dan pelebaran jalan Kapin Rp120 miliar, bidang sumber daya air Rp16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi Rp5 miliar, serta lanjutan penataan dan pembangunan pedestrian jalan Siliwangi Rp1,2 triliun.

Anies memastikan permohonan dana kemitraan itu di luar perjanjian kerja sama soal sampah. Selain itu, selama ini permohonan itu belum bisa diproses karena Pemkot Bekasi tak kunjung memberikan rinciannya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait