Dikabarkan Bupati Tator Angkat Dirinya sebagai Plt Kadinas Kesehatan

Tandaseru – Bupati Tana Toraja (Tator) diduga telah mengangkat dirinya sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan. Kebijakan ini dinilai Kemendagri telah menyalahi UU No 5 tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara.

Menanggapi informasi yang beredar tersebut, Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin meminta agar Gubernur Sulawesi Selatan selaku wakil pemerintah pusat di daerah dapat segera turun tangan melakukan pengecekan verifikasi informas.

Kemendagri juga meminta Gubuernur Sulsel melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kebijakan Bupati Tator yang telah mengangkat dirinya sebagai Plt Kadis Kesehatan. 

“Andai info yang beredar luas di masyarakat, maka kebijakan Bupati Tator tersebut diduga kuat bertentangan dengan kaidah tata kelola pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda dan Tata Kelola Jabatan Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam UU ASN”, kata Bahtiar di Jakarta pada Selasa (13/3) 

Menurut Bahtiar, sejatinya jabatan Kadis Kesehatan (jabatan pimpinan tinggi madya setingkat eselon II.b) adalah jabatan ASN yang diatur dalam UU Nomor 5 th 2014 ttg Aparatur Sipil Negara. Jabatan tersebut hanya dapat diisi oleh PNS baik sebagai pejabat defenitif maupun sebagai PLT atau PLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahtiar menegaskan, KDH adalah Jabatan Politik tidak dapat menduduki jabatan baik sebagai Penjabat sementara, PLT maupun PLH pada jabatan ASN (jabatan pimpin tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas) atau yang biasa dikenal pejabat eselon I, pejabat eselon III, Pejabat eselon III dan pejabat eselon IV.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id