Diperiksa Polda Metro, Pejabat Pemprov DKI Dicecar 27 Pertanyaan

JAKARTA (!) – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus selesai memeriksa Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Okie Wibowo.

Dalam pemeriksaan ini, Okie Wibowo mengaku telah diberikan setidaknya 27 pertanyaan oleh penyidik terkait dengan penataan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Tadi saya berdua dengan teman saya, saya dikasih 27 pertanyaan seputar penataan kawasan Tanah Abang. Intinya bagaimana pendapat biro hukum terkait kebijakan penataan kawasan Tanah Abang tersebut,” kata Okie kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (12/03).

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak membuat peraturan terkait penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat melainkan hanya instruksi. “Instruksi dari Bapak Gubernur, No. 17 Tahun 2018 tentang penataan kawasan Tanah Abang. Lalu ada kajian berupa saran dan masukan dari kami terkait hal itu,” ucapnya.

Dalam kehadirannya ke Polda Metro Jaya bahwa dirinya membawa data-data berupa instruksi dari Gubernur DKI Jakarta, serta kajian dan saran dari pihaknya. Menurutnya, kepolisian hanya memerintahkan kepada SKPD terkait serta kepala dinas terkait, untuk melakukan penataan kawasan Tanah Abang.

“Salah satunya untuk Dishub menyediakan shuttle bus di situ, termasuk Dirut PT Transjakarta menyediakan shuttle bus, kemudian Kepala Dinas UMKM menata PKL yang ada disitu,” jelasnya.

Terkait dengan ada atau tidaknya undangan untuk pihak kepolisian saat Pemprov DKI mengundang kepolisian atau tidak saat pembentukan kebijakan tersebut. Hingga kini, ia belum mengetahui apakah dirinya akan kembali dipanggil oleh kepolisian terkait hal ini atau tidak.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya juga sudah memintai keterangan Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sigit Wijatmoko dan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ferdinand Ginting pada Jumat (09/03) lalu terkait hal yang sama.

Sebelum itu, polisi juga telah memeriksa pelapor atas kebijakan yang tidak mempunyai payung hukum tersebut yakni Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian dan 2 saksi lainnya yakni Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid dan Aulia Fahmi pada Senin (05/03).

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait