Ditolak Menteri ATR/BPN, Anies Pertimbangkan Gugat Lewat PTUN

JAKARTA (!) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan langkah berikutnya, termasuk menggugat melalui PTUN, menyusul penolakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membatalkan Hak Guna Bagunan (HGB) tiga pulau reklamasi

“Sudah terima tadi malam surat resmi kami terima. Malam kita pelajari, pagi ini juga kita pelajari dan banyak item-itemnya yang menurut pandangan kami, memiliki argumen bahwa kalau ada cacat administrasi bahwa sebenarnya bisa itu dibatalkan,” kata Anies, Jumat (12/1).

Menanggapi surat itu, Anies akan menyiapkan langkah selanjutnya. Menurut dia, ada peraturan menteri yang sebenarnya membolehkan untuk pembatalan HGB. “Jadi kalau itu bisa dipakai kenapa lewat PTUN. Memang sah-sah saja semua bisa lewat PTUN, semua urusan bisa,” ujarnya.

Dia mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan sesuatu yang tidak boleh, tetapi itu bukan satu-satunnya jalan. “Kalau memang ada instrumen lain, kenapa instrumen tersebut tidak dipakai,” kata Anies.

Sebelumnya, Anies mengirim surat kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk membatalkan seluruh HGB tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang.

Surat permohonan pembatalan HGB itu mengacu Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Surat dikirim untuk membatalkan tiga pulau reklamasi, yakni Pulau C, D dan G. Surat dengan nomor 2373/-1.794.2 itu ditandatangani oleh Anies pada 29 Desember 2017.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -