DJP Terapkan Lima Jurus Ini untuk Meraih Target Pajak 2018

JAKARTA (!) – Target penerimaan pajak dalam APBN 2018 cukup besar. Kenaikannya diharapkan mencapai 9,9 % dari tahun 2017. Tahun lalu dipatok Rp1.472,7 triliun dan dapat terealisasi 91 % atau Rp145,4 triliun.

Untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2018 ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyiapkan lima jurus agar nilai penerimaan sebesar Rp1.618,1 Triliun bisa tercapai. DJP sepertinya harus bekerja ekstra. Lalu, apa saja jurus Ditjen Pajak ini?

Kebijakan Automatic Exchange of Information

Membuat agenda besar dengan cara mengubah pertukaran informasi menjadi terotomatisasi melalui agenda Automatic Exchange of Information (AEoI).

Automatic Exchange of Information adalah aktivitas yang melibatkan transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak serta laporan keuangan dalam jumlah besar oleh negara sumber kepada negara tempat tinggal terkait berbagai jenis pendapatan.

Sustainable Compliance Lewat Inovasi Layanan Pajak

Membangun serta memelihara kesadaran pajak yang berkesinambungan (sustainable compliance) melalui berbagai inovasi layanan pajak seperti e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call.

Mobile Tax Unit (MTU) adalah organisasi nonstruktural untuk pelayanan di luar kantor. MTU merupakan tempat pelayanan terpadu yang dilaksanakan di luar gedung. Pelayanan yang diberikan biasanya berupa pendaftaran NPWP, penerimaan pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan, dan penerimaan permohonan pelayanan perpajakan lainnya yang diajukan oleh wajib pajak.

– Integrasi Data dan Sistem Informasi Perpajakan

Melakukan pembaharuan data dan integrasi sistem antara lain melalui e-filing, e-form, dan e-faktur. DJP melakukan validasi data baik berupa data kohir atau tunggakan pajak melalui program Provenido, hingga validasi data Surat Pemberitahuan (SPT).

DJP pada 2018 juga berencana melakukan migrasi basis data yang ada di dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SiDJP). Dengan demikian data pajak perpajakan, termasuk data Amnesti Pajak akan dapat ditelusuri validitasnya sehingga dapat dilakukan law enforcement yang lebih intensif namun tetap adil sesuai proporsinya oleh petugas pajak.

Insentif Pajak dan Review Kebijakan Exemption Tax

Memberikan insentif perpajakan berupa Tax Holiday maupun Tax Allowance. Tax Holiday telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 yang merupakan perubahan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan organisasi di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018 akan difokuskan kepada peningkatan pelayanan kepada para pegawai dan wajib pajak.

Selain itu dilakukan peningkatan efektivitas organisasi melalui perbaikan sistem informasi dan prosedur operasi.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -