DPD Dukung Revisi UU Tipikor

Tandaseru – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta Odang (OSO) bersama pimpinan dan anggota Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung DPD, Rabu (10/10/2018).

Ketua KPK, Agus Rahardjo hadir dalam raker tersebut.

Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani mengemukakan DPD mendukung penuh revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). DPD siap membantu KPK dalam memperjuangkan kepentingannya dalam revisi tersebut.

“Kami dukung revisi UU Tipikor. KPK tidak boleh bubar, KPK jangan mundur,” kata Benny.

Ia menyebut revisi UU Tipikor haruslah memperkuat KPK secara kelembagaan, termasuk mendorong KPK untuk mampu melahirkan efek jera bagi pelaku koruptor. Revisi harus menciptakan KPK yang mampu melakukan edukasi tentang pencegahan korupsi.

Agus dalam paparannya menyebut pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK belum mengubah secara signifikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Saat ini, IPK Korupsi masih berada pada di skor 37.

Dia menegaskan KPK terus berupaya mengurangi IPK dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Caranya dengan kerjasama melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan dilakukan serentak dilakukan di tingkat pusat dan daerah. Kolaborasi sesuai peran dan kewenangan, dan berkelanjutan.

Dia menambahkan saat ini, KPK telah membentuk Koordinasi Supervisi (Korsup) pencegahan di beberapa pemerintahan daerah di provinsi yang dianggap rentan korupsi. Materi pencegahan mencakup peningkatan kapasitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Manajemen Aparatur Sipil Negara termasuk jual beli jabatan, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

“KPK akan kembangkan Korsup di provinsi lainnya,” tutup Agus

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id