DPR Bahas RUU KUHP, Bamsoet Minta Masyarakat Beri Masukan

Tandaseru – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan DPR dan Pemerintah saat ini sedang menyusun sistem hukum melalui kodifikasi pasal-pasal hukum pidana yang tersebar di berbagai undang-undang untuk disatukan dalam satu kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Karena itu, Bamsoet berharap masyarakat memberikan masukan kepada DPR yang sedang membahas RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Masukan positif dari masyarakat sangat dibutuhkan agar pembahasan RUU KUHP dapat selesai sesuai target,” kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Bamsoet meminta masyarakat tidak begitu saja menolak dimasukkannya pasal-pasal tentang pidana korupsi, terorisme, pencucian uang, narkotika, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam RUU KUHP tanpa ada argumentasi ilmiah kuat.

“Pemuatan kembali pasal-pasal yang mengatur tindak pidana khusus tersebut tetap akan dilaksanakan oleh lembaga yang diatur dalam masing-masing UU khusus bidang hukum,” katanya.

Dia menegaskan, dalam RUU KUHP akan memuat ketentuan peralihan. Melalui ketentuan peralihan itu juga, katanya, jika nantinya RUU KUHP disetujui menjadi undang-undang dan diberlakukan, tidak akan mengurangi aturan dalam undang-undang khusus

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -