Empat Poin Penolakan Jokowi Terkait Revisi UU KPK

Tandaseru – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tak berprasangka berlebihan soal wacana revisi UU KPK. Jokowi memastikan keinginan tetap menjadikan KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi.

Diketahui, dalam keterangannya di istana kepresidenan, terdapat empat poin yang ditolak oleh Jokowi terkait revisi UU KPK, antara lain soal izin pihak luar untuk penyadapan, penyidik dan penyelidik KPK hanya dari unsur kepolisian dan kejaksaan, koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam hal penuntutan, dan terakhir pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK.

“Saya ingin KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).

Namun demikian, Jokowi diketahui tetap menyetujui beberapa poin dalam revisi UU KPK ini, termasuk salah satunya keberadaan dewan pengawas KPK.
“Dalam proses tata kelola yang baik, dewan pengawas adalah hal yang wajar,” ujar Jokowi.

Namun Jokowi menekankan, dewan pengawas harus diseleksi sendiri yang harus terdiri di antaranya dari akademisi dan aktivis antikorupsi.

“Saya tak ingin dewan pengawas beeasal dari kalangan politik, birokrat, dan aparat penegak hukum aktif,” ujarnya.

Jokowi juga menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. KPK, tegas Jokowi, cukup menerima izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Jokowi juga tak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Ia menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN)

Ketiga, Jokowi mengatakan tak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan. Menurutnya, sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.

Terakhir, Jokowi menyatakan tidak setuju pengalihan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari lembaga antirasuah kepada kementerian atau lembaga lainnya.

“Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini,” ujarnya.

Dalam kesimpulannya, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Jokowi ingin KPK memiliki kewenangan yang lebih kuat.

“Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi. Korupsi musuh kita bersama,” ujarnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait