Hakim MK: Pelanggaran Administratif TSM Kewenangan Bawaslu

Tandaseru – Sidang pembacaan putusan gugatan Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6). MK menegaskan pihaknya hanya bisa menangani sengketa yang berasal dari selisih hasil Pemilu.

Hakim MK menyatakan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilpres 2019 merupakan kewenangan Bawaslu. Karena itu,Menurut MK, gugatan yang dapat diajukan adalah perselisihan yang dinilai dapat mempengaruhi perolehan kursi.

Hakim konstitusi menyebutkan Tim Prabowo-Sandiaga Uno tidak bisa membutkikan adanya money politic dari Tim Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Dalam hal persidangan juga tidak terungkap fakta apakah pemohon telah mengadukan hal-hal yang didalilkan tersebut sebagai modus lain dari money politics atau vote buying kepada Bawaslu,” kata hakim MK.

MK juga menolak dalil Prabowo-Sandiaga soal menggunakan baju putih saat pencoblosan.
“Selama persidangan, Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi ajakan untuk menggunakan baju putih. Lebih-lebih pengaruhnya dalam perolehan suara pemohon maupun pihak terkait. Mahkamah menyatakan dalil pemohon a quo tidak relevan dan harus dikesampingkan,” kata hakim konstitusi.

Bahkan MK menilai kecurangan dengan TSM dari kubu Jokowi-Ma’ruf Amin juga mengandung kekeliruan “Menurut Mahkamah, dalil pemohon mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasi. Proposisi yang dimaksud adalah seolah tidak ada jalan hukum menyelesaikan pelanggaran TSM karena Mahkamah tidak diberi kewenangan konstitusionalitas pemilu. Padahal jalan hukum tersedia, bahkan diatur secara rinci bukan hanya substansi yang tercakup dalam pelanggaran admin yang bersifat TSM, tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya,” kata hakim MK.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait