Indonesia Dekati AS Batalkan Rencana Cabut Fasilitas Bebas Bea Masuk

Tandaseru – Pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait rencana negara itu mencabut fasilitas bebas bea masuk produk Indonesia dalam skema Generalized System of Preferences (GSP) karena dinilai membuat defisit perdagangan AS dengan Indonesia.

“Komunikasi akan terus berjalan dengan Pemerintah AS, pemerintah akan melakukan sosialisasi terhadap produk-produk yang masih dalam lingkup GSP,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada wartawan seusai rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7/2018) siang.

Bagi AS, tutur Menperin, Indonesia sebenarnya berada pada peringkat ke-17, demikian juga dari segi impor dan ekspor bukan menjadi ancaman besar bagi AS. “Karena itu, kita masih berupaya melakukan komunikasi dan melakukan pembicaraan,” ujarnya.

Namun Menperin menegaskan bahwa hal yang wajar apabila GSP di-review karena semua negara yang memperoleh GSP akan di-review. Hanya saja, AS memasukkan Indonesia dari tiga negara yang dilakukan review pada tahun ini.

“Kita akan melakukan kajian tetapi tentu misalnya kelapa sawit itu kita prioritaskan. Kemudian industri tekstil harmonisasinya, negosiasinya, early harvest-nya itu juga perlu ditingkatkan. Sektor lain misalnya otomotif. Itu kan kita lihat pembicaraan dengan Vietnam, tentu akan menjadi prioritas. Jadi ada beberapa prioritas yang akan dibahas,” jelas Airlangga.

Menperin mengatakan pemerintah sudah membahas beberapa yang menjadi pekerjaan rumah dan mengantisipasinya dalam bentuk regulasi yang diharapkan akan membuat investasi jauh lebih menarik.

“Beberapa hambatan (investasi) sedang dibahas untuk bisa dibuatkan regulasinya, karena itu terkait dengan peraturan yang sudah dikeluarkan mungkin sebelum masa Presiden Jokowi. Jadi sedang di-review,” ungkap Airlangga.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui, rencana review kebijakan GSP oleh Pemerintah AS akan berdampak pada investasi, terutama melalui jalur sentimen dan kepercayaan.

“Tentunya perang dagang dapat menimbulkan ketidakpastian. Dan tentunya dunia usaha dan kalangan investasi itu paling sensitif, paling peka terhadap ketidakpastian,” katanya.

Oleh karena itu, ungkap Lembong, pemerintah harus menyiapkan insentif-insentif tambahan untuk menanggapi dan menanggulangi dampak kepada sentimen investor. (setkab)

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -