Indonesia Desak PBB Berantas Kejahatan Perikanan

Tandaseru – Indonesia mengajak negara-negara di dunia untuk memerangi kejahatan transnasional teroganisir di bidang perikanan karena tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, tetapi juga mengancam keamanan dan perekonomian sebuah negara.

Sikap Indonesia tersebut disampaikan dalam pernyataan nasional (national statement) Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Dr. Darmansjah Djumala, selaku ketua Delegasi RI pada sesi pembukaan Sesi ke-9 Conference of Parties (CoP) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) di Markas PBB Wina, Austria, Senin (15/10).

“Sangat disayangkan perhatian masyarakat internasional terhadap kejahatan tersebut masih rendah, padahal kejahatan perikanan sangat merugikan banyak negara. Keadaan ini diperburuk oleh minimnya komitmen nyata negara-negara untuk memerangi kejahatan tersebut. Konferensi perlu memberi perhatian lebih terhadap kejahatan perikanan,” tegas Dubes Darmansjah di hadapan seluruh delegasi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dia menegaskan Indonesia berkomitmen teguh memerangi kejahatan perikanan dan mengimbau negara-negara untuk memperkuat sistem hukum dan kapasitas aparat penegak hukum masing-masing guna mengatasi kejahatan itu.

CoP UNTOC
Pembukaan Sesi ke-9 Conference of Parties (CoP) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) di Markas PBB Wina, Austria, Senin (15/10) (istimewa)

Pada kesempatan terpisah, Dubes Darmansjah menjelaskan bahwa kejahatan perikanan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir.

Menurut dia, banyak pihak yang melakukan kejahatan pencurian ikan terlibat juga dalam aktivitas kejahatan transnasional terorganisir lainnya, seperti pencucian uang, suap, penyelundupan obat-obatan terlarang (narkoba), penyeludupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang, dan sebagainya.

“Memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasir tentunya tidak dapat dilakukan oleh satu negara, tetapi perlu kerja sama antar negara. Oleh karena itu Indonesia memandang perlu memperjuangkan isu ini ke tingkat dunia, utamanya melalui PBB,” kata Dubes Darmansjah.

Dia mengatakan momentum Sidang CoP UNTOC ke-9 dimanfaatkan untuk menyerukan kembali bahwa PBB dan masyarakat internasional perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap fenomena global kejahatan perikanan dan perlu saling bekerja sama untuk memberantasnya.

Perjuangkan di PBB

Dalam kerangka PBB di Wina, lanjut Dubes Darmansjah, Indonesia juga terus bekerja sama dengan negara-negara friends of fisheries lainnya untuk mendorong PBB mengangkat isu kejahatan perikanan.

Friends of fisheries adalah negara-negara yang memiliki laut yang luas dan legitimate rightsuntuk mengelola sumber daya lautnya, seperti Indonesia.

Dia mengakui bahwa proses yang ditempuh masih panjang dan tidak mudah. “Tapi komitmen kita kuat untuk terus kawal dan perjuangkan isu ini di PBB,” ujarnya.

Dubes Darmansjah berharap perjuangan itu terus bergema, khususnya dalam menghadapi Our Ocean Conference ke-5 di Bali pada 29-30 Oktober 2018, dalam upaya bersama memelihara kelestarian sumber daya laut bagi kesejahteraan manusia.

:Indonesia memandang perlu memperjuangkan isu ini ke tingkat dunia, utamanya melalui PBB.”

Selain isu kejahatan perikanan, isu lain yang diperjuangkan Pemri di Konferensi ini adalah kejahatan perdagangan manusia dan penyeludupan migran, kejahatan siber, kejahatan di bidang korupsi, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya.

Sesi ke-9CoP UNTOC digelar di Wina pada 15–19 Oktober 2018. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dubes Darmansjah Djumala, beranggotakan perwakilan dari Kementerian PPPA, Kemlu, Kemkumham, KemenpanRB, BNP2TKI, BSSN, serta KBRI/PTRI Wina.

Sesike-9 CoP UNTOC merupakan forum diskusi antar para pejabat tingkat tinggi dari Negara-negara Pihak dan Anggota untuk membahas isu-isu kunci yang menjadi kepentingan nasionalnya.

CoP adalah badan pembentukkebijakan utama (policy-making body) dari UNTOC, yang bertujuan meningkatkan kapasitas Negara Pihak dalam memberantas kejahatan transnasional terorganisir, serta mendorong dan meninjau implementasi UNTOC.

CoP diselenggarakan sekali tiap 2 tahun, dan mengadopsi resolusi serta keputusan sebagai tindak lanjut mandatnya. (hl)

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -