Indonesia Akhirnya Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Tandaseru – Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero) resmi menguasai 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI), menyusul ditandatanganinya beberapa perjanjian dengan Freeport McMoran Inc (FCX) dan Rio Tinto.

Perjanjian yang ditandatangani meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI.

Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari Head of Agreement atau Pokok-Pokok Perjanjian terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI ke Inalum.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Inalum Budi G. Sadikin dan CEO FCX Richard Adkerson, disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri LHK Siti Nurbaya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Dengan demikian, jumlah saham PTFI yang dimiliki Inalum akan bertambah dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen, sementara Pemda Papua akan memperoleh 10 persen dari 100 persen saham PTFI.

Perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran sebesar US$3,85 miliar atau setara dengan R 56 triliun kepada FCX diselesaikan sebelum akhir tahun 2018.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2×10 tahun sampai dengan tahun 2041 sebagai tindak lanjut penandatanganan perjanjian itu.

“Kewajiban PTFI untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 juta hingga 2,6 juta ton per tahun akan terus kami monitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun,” kata Jonan.

Dia mengatakan, izin yang akan diberikan pemerintah kepada PTFI dalam bentuk IUPK merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim investasi sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi.

Hilirisasi

Menteri BUMN mengatakan, komitmen Inalum untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target patut diapresiasi.

Rini berharap pengelolaan PTFI ke depan akan melibatkan Pemda Papua yang menguasai 10 persen saham sehingga masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI.

“Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, Inalum dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik, tidak berhenti pada pembangunan smelter, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas,” jelasnya.

Menkeu Sri Mulyani menambahkan, dalam mendukung kepastian investasi oleh Freeport dan Inalum, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi kewajiban PTFI.

Dengan selesainya proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, dia memastikan PTFI akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat KK berlaku.

Terkait dengan pengelolaan lingkungan, Siti Nurbaya mengatakan PTFI saat ini sementara menyusun roadmap penanganan masalah lingkungan yang merupakan peta jalan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh di wilayahnya.

“Kami terus melakukan pembinaan dan evaluasi untuk memastikan terjaganya keberlanjutan dari lingkungan terdampak area tambang,” kata Menteri LHK.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -