Indonesia Singgung Palestina dan Teror Surabaya di Pertemuan DK PBB

Tandaseru – Pemerintah Indonesia mendorong penegakan hukum internasional yang kuat atas sejumlah konflik dunia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataannya di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, Kamis (17/5/2018).

Sidang DK PBB mengambil tema “Upholding international law within the context of the maintenance of international peace and security”. Di depan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, Menlu RI mengingatkan bahwa masyarakat dunia adalah konstiuen dari Dewan Keamanan PBB.

Oleh karena itu, Menlu RI menekankan perlunya Dewan Keamanan PBB menjalankan mandatnya dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional dengan menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari permasalahan itu sendiri.

“Anggota Dewan Keamanan PBB penting menegakkan hukum internasional dan mengimplementasi berbagai resolusi yang dihasilkan agar kerja dan berbagai produk yang dihasilkannya bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dunia,” kata Retno.

Retno menambahkan, menjadi tanggung jawab kerja Dewan Keamanan PBB untuk bekerja sesuai hukum internasional, mengimplementasikan semua komitmen dan resolusi yang dihasilkan agar tidak seperti sekarang, di mana sebagai contoh, banyak resolusi mengenai Palestina yang dihasilkan tidak diimplementasi.

Dalam pernyataannya, Menlu RI juga menyampaikan pentingnya pengaturan dan arsitektur kawasan sebagai building block untuk tercapainya perdamaian dan stabilitas global. Dalam hal ini Menlu RI mencontohkan organisasi regional seperti ASEAN telah banyak berkontribusi dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dengan mengedepankan peaceful settlement of dispute, habit of dialogue dan win-win solution.

Perdamaian di kawasan ini tentunya berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global. “ASEAN akan terus menjadi garda terdepan dalam wewujudkan perdamaian tidak hanya di Asia Tenggara namun juga di Indo-Pasifik,” sebut Menlu Retno.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI juga menyinggung terkait insiden serangan teroris di Surabaya. Di tekankan bahwa Indonesia tidak takut pada terorisme dan tidak akan memberi ruang bagi ekstrimisme dan terorisme. Menlu RI mengajak seluruh anggota PBB untuk bersatu dalam mengembangkan pendekatan global yang komprehensif dalam memerangi terorisme dan ekstrimisme.

Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah presidensi Polandia di Dewan Keamanan PBB dan dipimpin oleh Presiden Polandia. Tercatat 12 (dua belas) pejabat setingkat Menteri serta 74 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.