Ini Alasan Polisi Tidak Tahan Habib Bahar Meski Sudah Tersangka

Tandaseru – Polisi telah menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan diskriminasi ras dan etnis. Namun, polisi tidak menahan salah satu tokoh Front Pembela Islam itu.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyatakat Polri Kombes Pol Syahar Diantono menyebutkan alasan tidak ditahannya Habib Bahar bin Smith merupakan kewenangan penyidik yang diatur oleh KUHAP Pasal 21.

“Tentunya ini ada pertimbangan subjektif. Ada tiga hal di situ bahwa penyidik meyakini tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, dan tidak menghilangkan barang bukti. Tentunya penyidik meyakini HBS ini kooperatif dan tidak dilakukan upaya penahanan,” kata Syahar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (7/12).

Meskipun tak ditahan, proses penyidikan tetap lanjut. Saat ini, penyidik telah merasa cukup melakukan proses penyidikan. Namun, jika nantinya penyidik membutuhkan keterangan saksi dan alat bukti lain maka proses penyidikan akan dilakukan kembali.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan Habib Bahar akan ditahan, Syahar menuturkan kembali bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penyidik. Jika Habib Bahar dinilai tak memenuhi unsur alasan subjektif tak ditahan, tak menutup kemungkinan penyidik akan melakukan penahanan.

“Kembali lagi pertimbangannya adalah subjektif. Kalau tiga hal tadi tidak ditepati ya mungkin penyidik akan mempertimbangkan lagi,” ucapnya.

Habib Bahar Bin Smith telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian dan diskriminasi soal etnis dan ras setelah diperiksa polisi selama 11 jam di Bareskrim Polri pada Kamis (6/12).

Kuasa hukum Habib Bahar, Azis Yanuar mengatakan pihaknya masih mendiskusikan upaya hukum praperadilan atas penetapan tersangka tersebut.

Tokoh FPI itu dicecar sebanyak 29 pertanyaan dari tim penyidik Bareskrim Polri sebelum ditetapkan statusnya menjadi tersangka.

Habib Bahar Ali bin Smith diduga melanggar Pasal 16 ayat 4 huruf (a) ke-2 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait