Jaksa Agung: Proses Hukum Dihentikan, Usai Pilkada Dilanjutkan

JAKARTA (!) – Jaksa Agung RI HM Prasetyo menyatakan proses hukum para calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, diendapkan dahulu. Proses hukum dilanjutkan seusai Pilkada meskipun calon tersebut menang.

“Selama proses pilkada berlangsung, kita endapkan dahulu termasuk kasus apapun (lapor melapor selama pilkada) kecuali Operasi Tangkap Tangan (OTT), itu lain lagi ceritanya,” katanya di Jakarta, Jumat (12/1).

Prasetyo mengatakan hal tersebut sesuai dengan komitmen kejaksaan ingin menjaga setiap tahap pilkada agar berjalan aman dan tenteram. “Itu komitmen untuk tidak melakukan proses hukum khususnya kepada para pasangan yang mengikuti pilkada,” ucapnya.

Dikatakan, hukum itu untuk kemanfaatan. “Kalau proses selama pilkada ada kegaduhan, penyidikan dipanggil (calon kepala daerah) jadi saksi atau tersangka, apa tidak gaduh itu. Manfaatnya di mana? pilkada membutuhkan biaya besar.,” tuturnya.

Terkait dalam pelaksanaan pilkada, ia menyatakan kejaksaan tergabung dalam sentral Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) baik ditingkat pusat maupun di daerah. Gakumdu terdiri dari Mabes Polri, Kejagung dan Bawaslu untuk tingkat pusat sedangkan Panwaslu dengan tingkat daerah.

Semuanya, kata dia, bekerja untuk mengawal pelaksanaan pilkada. “Nanti kalau bawaslu menemukan pelanggaran akan menyerahkan ke penyidik polisi, hasilnya diserahkan kepada kejaksaan,” katanya.

Pihaknya juga menyiapkan jaksa intelijen yang memanfaatkan jaringan intelijen. “Sekarang ada forum intelijen daerah, mereka akan bekerja sama supaya intinya pilkada berjalan aman,” katanya. (Ant)

 

Kumpulan Berita Terkait