Jelang Pilkada 2018, Bawaslu dan Polri Awasi Politik Uang 

JAKARTA (!) – Badan Pengawas Pemilu dan Kepolisian Republik Indonesia akan mengawasi adanya politik uang dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengawas Pemilu seusai bertemu dengan Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian di Mabes Polri.

“Terkait satgas money politic, Polri juga akan melakukan tindakan preventif dan barangkali ada Operasi Tangkap Tangan (OTT), tentu nanti karena ini mekanisme sudah diatur di sini ada dulu UU pilkada, maka mekanisme ada pada sinergi,” kata Abhan kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (09/01).

Sementara itu, Abhan mengaku tidak khawatir dengan pembagian tugas yang tidak sesuai antara Satgas politik uang dengan Sentra Pelayanan Hukum Terpadu (Gakkumdu) karena apapun yang ditindak Satgas politik uang akan disinergikan dengan Gakkumdu.

“Tidak ada tumpang tindih, karena ini aduan dari satgas anti money politik masuk ke Gakkumdu. Karena mekanisme penanganan ada di Gakkumdu. Bukan di sentra Gakkumdu tapi fungsi koordinasi antara Satgas dengan sentra Gakkumdu,” ujarnya.

Selain itu, Abhan menjelaskan adanya kesepakatan dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian terkait dengan pelanggaran lain yang akan muncul di Pilkada 2018 yakni isu SARA dan black campaign.

“Langkah kongkretnya adalah black campaign yang misalnya menggunakan media internet, medsos dan sebagainya, unit cyber crime akan optimal dan akan berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu. Kalau ada hal bisa dilaporkan langsung dan ditindak lanjuti oleh unit cyber,” pungkasnya. 

Kumpulan Berita Terkait