Jelang Sidang MK, Ini Kata Kominfo Soal Batasan Penggunaan Medsos

Tandaseru – Jelang sidang perdana putusan gugatan hasil Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6) esok hari, tak menutup kemungkinan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan melakukan pembatasan penggunaan medsos apabila situasi kembali memanas.

Permohonan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi akan digelar perdana, besok (14/6), oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika situasi ini tidak kondusif, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Plt. Kepala Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengatakan pembatasan akses media sosial sangat mungkin dilakukan kembali.

Menurutnya, pihaknya akan melihat terlebih dahulu situasi esok hari, apakah penyebaran berita hoaks yang mampu membahayakan keutuhan NKRI ini, kembali beredar melalui media sosial.

Pembatasan akses ke media sosial yang dilakukan akan serupa dengan tragedi pasca pemilu pada 21 dan 22 Mei lalu, seperti membatasi fitur mengirim dan menerima gambar serta video di sejumlah layanan media sosial.

Sementara, itu kritikan datang dari Institute Criminal Justice Reform (ICJR) bahwa pembatasan layanan medsos tidak diperlukan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Sebab dapat merugikan kepentingan masyarakat lainnya, seperti berkomunikasi dan bekerja, serta menghambat masyarakat memperoleh informasi publik.

Sebagai informasi, MK akan menggelar sidang perdana pada Jumat (14/6), untuk memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut jadwal, sidang putusan dari sidang perdana esok hari akan digelar pada 28 Juni mendatang.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait