Kabareskrim: Satgas Cegah Praktik Politik Uang dalam Pilkada 2018

JAKARTA (!) – Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) money politic jelang Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto menyebutkan pembentukan satgas ini untuk mencegah adanya praktik politik uang yang dilakukan Cagub dan Cawagub yang akan bertanding di Pilkada 2018.

“Satgas yang kita bentuk sudah kita siapkan, baik personel, perangkat, maupun sistem. Nantinya Satgas akan bekerja sama dengan Badan Siber Nasional, kemudian koordinasi dengan Sentra Gakkumdu, dengan Bawaslu, kita sudah laksanakan,” ujar Ari Dono di Mabes Polri, Kamis (11/1).

Sampai saat ini, selaku penanggung jawab pembentukan satgas money politic Ari menyatakan prosesnya sudah mencapai tahap pemetaan. Tahap ini dianggap penting untuk melihat tingkat kerawanan terjadinya politik uang ini.

“Sudah juga kita membentuk jaringan, dalam artian Polda-Polda yang (daerahnya) melaksanakan Pilkada itu juga bagian dari satuan tugas,” lanjutnya.

Ari menyebutkan semua wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak ini mempunyai potensi kerawanan yang tinggi terhadap politik uang. Karena menurutnya, upaya untuk menang bisa dilakukan dengan membagi-bagikan uang dibandingkan dengan membeberkan program kerja secara positif.

“Ini yang kita lakukan investigasi. Mana potensi yang kira-kira tinggi dan berdampak pada kegiatan itu sendiri atau sudah kita lakukan pada proses mapping (pemetaan),” pungkasnya.

Kumpulan Berita Terkait