Kapolda Papua: Ada 15 Kabupaten Rawan Konflik Saat Pemilu

Tandaseru – Sebanyak 15 kabupaten dari 28 dan 1 kota di Papua rawan konflik bersenjata pada saat pemilu nanti, dan dari kabupaten tersebut di antaranya belum memiliki polres.

Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar mengatakan 15 kabupaten, di antaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Jayawijaya.

“Dari 15 kabupaten itu yang belum mempunyai polres, seperti di Kabupaten Nduga, hanya ada pos polisi dan baru belakangan ini ditingkatkan menjadi polsek dengan kekuatan 15 personil,” katanya.

Dia mengungkapkan hal itu dalam seminar nasional bertemakan Tantangan dan Harapan Pembangunan Infrastruktur, Energi, dan Pangan serta Lingkungan Hidup di Papua dan Papua Barat di Rektorat Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Selasa (12/2).

“Kami mengalami penolakan di Nduga karena trauma operasi Mapenduma pada 1996 lalu. Harapannya hal ini bisa didengar oleh Pak Gubernur Papua dan jajarannya agar bisa membantu untuk penyediaan infrastrukturnya,” katanya.

Selain itu, katanya ada kabupaten yang hingga kini jalannya roda pemerintahan dilakukan di luar daerah karena masih ada persoalan internal di lingkungannya. “Itu adalah Kabupaten Intan Jaya, ibu kota Sugapa tapi jalannya pemerintahan di Nabire,” ujarnya.

Dia mengungkapkan untuk pemilu nanti  ada 15.000 TPS, dengan 3 juta lebih DPT yang tersebar di 15.000 kampung/kelurahan, 500 distrik dan 29 kabupaten/kota. “Kami bersama TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi ini, tentunya dibutuhkan dukungan semua pihak,” katanya.

Kapolda juga menyampaikan peristiwa Nduga yang menewaskan 17 pekerja PT Istaka Karya. “Peristiwa itu benar terjadi, tidak ada rekayasa dan pekerjanya bukan TNI dan Polri. Pelakunya adalah KKB pimpinan Egianus Kogoya dan saya punya Satgas Nemangkawi yang sedang bekerja untuk tangani masalah ini,” katanya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait