Kapolri Resmikan Mapolda, SPN dan RS Bhayangkara Kaltara

Tandaseru – Kapolri Jenderal (Pol) M. Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara untuk meresmikan sejumlah fasilitas Polri, yakni Gedung Mapolda Kalimantan Utara, Gedung SPN Polda Kaltara dan Rumah Sakit Bhayangkara Kaltara.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri juga menerima gelar adat Dayak dengan nama Uyau Abeng Lihan Padan yang berarti Seorang Panglima yang Gagah Berani/ Seorang Pahlawan dan sekaligus Pemimpin Besar Masyarakat.

Gelar Adat diberikan oleh Lembaga Adat Dayak Kaltara berdasarkan Rapat Adat dan dibuatkan Surat Keputusan. Saat dibacakan surat keputusan Kapolri dipasangkan pakaian dan kelengkapan adat dayak.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada masyarakat Kaltara, Pemda, Pemprov hingga pihak swasta atas kontribusi yang tak ternilai dalam pembangunan Polda Kaltara.

Dia mengatakan, keberadaan Polda Kaltara sekaligus markasnya merupakan bentuk perhatian pemerintah atas keamanan warga yang sangat didukung oleh masyarakat Kaltara dan pihak-pihak lainnya.

“Pertama kali saya meninjau gedung ini, ada kekhawatiran apakah Mapolda dapat berdiri dengan melihat kondisi saat itu. Namun gubernur meyakinkan saya, gedung yang semula aset Pemkab Bulungan akan dirapikan,” ungkapnya saat memberikan sambutan peresmian Mapolda Kaltara, Kamis (18/7/2019).

Menurut Kapolri, kekhawatiran itu muncul terkait dengan anggaran untuk pembangunan markas. Namun berkat sinergi Pemprov dan Kabupaten/Kota, khususnya Bulungan, aset yang sebelumnya diperuntukkan bagi DPRD Bulungan dihibahkan oleh Pemkab Bulungan. Kemudian, perlahan dibangun dan direnovasi dengan bantuan berbagai pihak.

“Setelah terbentuknya Polda Kaltara, memang personel sempat menumpang di Polres Bulungan dan perlahan pindah ke Mapolda ini setelah banyaknya kontribusi yang diberikan, baik melalui CSR, pemerintah dan masyarakat, sehingga hari ini bisa diresmikan,” jelas Kapolri.

Bantuan masyarakat

Dia menjelaskan, pembangunan Mapolda Kaltara bukan pemberian dari pusat, melainkan berasal dari masyarakat, Pemda dan Pemprov serta swasta atau bisa disebut urunan. Hal ini yang membedakannya dengan Polda lain.

“Sejarah ini tidak boleh hilang, untuk itu saya juga perintahkan jajaran Polda dapat membuat prasasti untuk dipasang di depan Polda, sehingga generasi ini dan berikutnya bisa malu hati dan tidak pantas untuk menyombongkan diri kepada masyarakat,” tegas Jenderal Tito.

Kapolri juga berharap agar fasilitas tersebut benar-benar menjadi unsur yang kuat dalam memberikan keamanan di Kaltara menjadi lebih baik lagi.

“Tujuan utamanya adalah berkaitan dengan keamanan yang lebih baik dan mempermudah pelayanan, tidak bergantung dengan Kaltim lagi, baik itu urusan ke Balikpapan maupun ke Samarinda,” katanya.

Kapolri juga mengimbau masyarakat Kaltara tetap menjaga situasi Kamtibmas terus kondusif, sebagai modal untuk mengembangkan daerah, sehingga investor tertarik berinvestasi di daerah.

“Apabila terjadi konflik, tidak akan ada yang mau investasi di daerah. Untuk itu daerah harus aman dulu, tentunya perlu peran serta masyarakat Kaltara dalam menjaga kondusifitas,” kata Kapolri.

Peresmian Mapolda, SPN Polri dan RS Bhayangkara Kaltara ditandari dengan penandatanganan prasasti peresmian oleh Kapolri. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah yang telah berpartisipasi mendukung pembangunan Polda Kaltara.

Penghargaan diberikan kepada Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Bupati Bulungan Sudjati, Bupati Nunukan Asmin Laura, Bupati Tana Tidung Undunsyah, Bupati Malinau Yansen T.P dan Wali Kota Tarakan Khairul.