Kasus Bupati Tator, Kemendagri: Plt dan Plh Hanya Boleh Diisi PNS

Tandaseru – Kemendagri mengingatkan Bupati Tana Toraja agar hati-hati membuat kebijakan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai mal-administrasi.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengatakan tidak ada satu alasanpun, keadaan mendesak atau keadaan luar biasa yang memungkinkan yang bersangkutan melakukan diskresi diluar hukum untuk kasus plt kadis kesehatan, sehingga terpaksa jabatan tersebut harus dijabat oleh dirinya yang juga adalah Kepala Daerah.

“Masih tersedia cukup banyak pejabat pemda Kabupaten Tator yang dapat ditunjuk sebagai PLT atau PLH”, jelas Bahtiar  dalam penjelasan tertulisnya yang diterima, Rabu (13/3) menanggapi ada informasi  Bupati Tana Toraja (Tator) diduga telah mengangkat dirinya sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan

Dia mengatakan sebagai bahan rujukan hukum yaitu Pasal 234 ayat (2) UU Nomor 23 th 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Kepala Perangkat daerah kabupaten/kota diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan.

Sementara itu tambahnya dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara K.26-30/V.20.3/99 tanggal 5 Februari 2016 perihal kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian, telah diatur diatur bahwa PNS atau pejabat menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas hanya dapat diperintahkan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih dilingkungan kerjanya.

“Secara hukum Pejabat defenitif, PLT (pelaksana tugas) dan PLH hanya dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil,” tegasnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait