Tandaseru – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempertimbangkan permintaan pemerintah menunda pengesahan RUU KUHP di Sidang Paripurna yang telah dijadwalkan pada Selasa (24/9) mendatang.
Bamsoet menyebut, penundaan dilakukan selain mendengarkan permintaan pemerintah juga sebagai bukti bahwa DPR mendengar dan memperhatikan kehendak masyarakat yang menghendaki RUU KUHP ditunda pengesahannya.
“Semua fraksi di DPR RI saya yakin akan mempunyai sikap yang sama jika sudah berbicara kepentingan rakyat,” kata Bamsoet dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (20/9).
Bamsoet menuturkan, jika pada rapat Bamus tanggal 23 September mendatang para pimpinan fraksi setuju menunda, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan kembali pasal-pasal yang dianggap masyarakat masih kontroversial.
“Ini akan kita bahas lagi dan hasilnya akan disosialisasikan ke masyarakat,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, beberapa pasal yang dianggap kontroversial antara lain pasal yang mengatur soal kumpul kebo, kebebasan pers, dan penghinaan terhadap kepala negara.
“Dalam pembahasan RUU KUHP ini terus terang DPR RI juga mendapat tekanan yang kuat terkait masalah LGBT. Setidaknya ada 14 perwakilan negara-negara Eropa termasuk negara besar tetangga kita. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tidak ingin adanya pelarangan LGBT dalam KUHP kita. Mereka menginginkan LGBT tumbuh subur di Indonesia. Sikap DPR tegas, kita penentang terdepan untuk LGBT berkembang di Indonesia,” tegas Bamsoet.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR untuk melakukan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Jokowi mengakui banyak penolakan dan respons negatif yang berkembang di tengah masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta pengesahan agar dilakukan oleh DPR periode mendatang.
“Agar pengesahannya tidak dilakukan periode (DPR) ini,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9) dikutip dari sejumlah laporan televisi nasional.
Jokowi berharap DPR memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan pemerintah.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.