KH Ma’ruf Kalem Dilaporkan ke Bawaslu

Tandaseru – Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 KH Ma’ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu oleh Andi Samsul Bahri sebagai masyarakat. Andi menduga Kiai Ma’ruf melanggar aturan kampanye karena berjanji akan membagikan tanah negara kepada para petani di Banyuwangi, saat melakukan kampanye.
Menanggapi hal tersebut, KH Ma’ruf menilai pelapor salah paham dengan pernyataannya. Pasalnya, apa yang disampaikannya merupakan program yang sudah dicanangkan dan dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Itu program yang dicanangkan, yang sekarang dan yang akan datang. Itu salah paham,” ujar Kiai Ma’ruf usai bertemu ulama dan kiai se-Jakarta Pusat di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta, Rabu (7/11).
Apa yang dijanjikan, kata dia, merupakan program Jokowi yang sudah ada dan berjalan, yakni redistribusi aset. Ma’ruf mengaku hanya mempertegas lagi program tersebut di hadapan petani Banyuwangi.
Redistribusi aset adalah program pemerintah berupa pencabutan izin atau hak pengelolaan aset lahan dari pengusaha yang membiarkan lahannya nganggur.
Lahan tersebut kemudian dialihkan hak pengelolaannya atau didistribusikan kepada masyarakat seperti kelompok tani, nelayan hingga pesantren untuk dikelola dan dimanfaatkan lebih produktif lagi.
“Itu adalah tanah negara yang masih sisa, itu yang dulu diberikan (kepada) konglomerat-konglomerat, ini akan diberikan kepada masyarakat, kepada koperasi, kepada pesantren. Itu namanya redistribusi aset,” terang dia.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Andi Samsul Bahri dari Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (TAMAM) Muhammad Akhiri menilai apa yang disampaikan Kiai Ma’ruf Amin patut diduga sebagai janji politik yang melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal tersebut mengatakan, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.
Pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf j tersebut bisa dipidana penjara paling lama 2 tahum dan denda paling banyak Rp 24 juta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -