Komisi I Minta Koopssusgab Tunggu Revisi UU Antiterorisme Selesai

Tandaseru – Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mempertanyakan payung hukum penghidupan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) dalam penanganan terorisme. Menurutnya, pembentukan Koopssusgab harus tetap berdasarkan UU.

“Negara kita negara hukum dan semua berlaku berlandaskan hukum yang ada. Masalahnya (Koopssusgab) ada dasar hukumnya nggak. Dasar hukumnya apa,” ujar Abdul Kharis kepada wartawan, Kamis (17/5).

Abdul Kharis pun menyarankan Pemerintah menunggu Revisi Undang undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme selesai.

“Ini Revisi UU Anti terorisme hampir selesai, tunggu dulu sebentar. Toh UU yang lama masih bisa dijalankan,” ujar Politikus PKS tersebut.

Menurutnya, meskipun Presiden Joko Widodo telah mengizinkan penghidupan Koopssusgab, namun kata dia tetap berdasarkan payung hukum.

“Presiden kan dasarnya UU, dasarnya hukum. Kalau untuk terorisme, dasarnya UU Terorisme. UU-nya masih ada dan revisinya hampir selesai. Kalau mau buru-buru UU yang lama dipakai dulu. Kalau mau nunggu tunggu sebentar lagi revisinya selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, penghidupan Koopssusgab diungkapkan pertama kali oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Bahkan Presiden Joko Widodo juta telah merestui Koopssusgab yang merupakan tim antiteror gabungan dari tiga matra TNI, yakni Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkaraya TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU.

“Untuk komando operasi khusus gabungan TNI, sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI,” kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5).

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -