KPK Bantah Ada Unsur Politis di OTT Jatim

Tandaseru – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membantah anggapan adanya unsur politis dalam operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo beberapa hari yang lalu.

Saut menegaskan, penangkapan dan penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan opini saja, bila merasa keberatan pun bisa mengajukan keberatannya melalui jalur hukum di pengadilan.

“Banyak instrumen, apakah prapradilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya,” kata Saut dalam pesan singkatnya, Senin (11/6/2018).

Menurut Saut segala kritikan dan penilaian terhadap KPK adalah hal yang wajar karena sebagailembaga penegak hukum memang perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh berbagai pihak.

“KPK juga harus di-check and balances. Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum,” ucap Saut.

PDI Perjuangan mengkritisi kinerja KPK yang masih fokus pada Operasi Tangkap Tangan (OTT), dibandingkan sistem pencegahan korupsi. Termasuk dua kader PDIP yang baru-baru ini ditangkap KPK yakni Walikota Blitar Samanhudi dan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang juga calon bupati terkuat.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa kesan yang muncul dari OTT ini adanya kepentingan politik ini. Ini dapat dicermati pada kasus OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo.

“Mereka berdua tidak terkena OTT secara langsung. Namun mengapa beberapa media online tertentu di Jakarta dalam waktu yang sangat singkat memberitakan OTT kedua orang tersebut, seakan menggambarkan bahwa keduanya sudah menjadi target dan memang harus ditangkap baik melalui OTT langsung maupun tidak langsung,” ujar Hasto dalam keterangan kepada wartawan, kemarin.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -