KPK Tetapkan Delapan Tersangka Korupsi PUPR

Tandaseru – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan empat orang swasta sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah daerah.

Penetapan delapan orang ini sebagai tersangka dilakukan KPK setelah memeriksa sekitar 21 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada Jumat (28/12) lalu.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan delapan orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Minggu (30/12) dini hari.

Empat pejabat Kempupera yang menyandang status tersangka yakni Anggiar Partunggul Nahot Simaremare selalu Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung; Meira Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa; Teuku Moch Nazar selaku Kasatker SPAM Darurat; dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba I.

Sementara empat pihak swasta yang dijerat KPK, yakni Budi Suharto selaku Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE); Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP.

Lelang proyek SPAM

Saut memaparkan, empat pejabat Kempupera tersebut diduga menerima suap dari petinggi PT WKE dan PT TSP yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang sama. Suap diberikan agar keempat pejabat Kempupera tersebut mengatur lelang proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di sejumlah daerah agar dimenangkan oleh PT WKE atau PT TSP.

Proyek-proyek tersebut berada di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Tak hanya itu, pejabat Kempupera ini juga menerima suap untuk mengatur lelang terkait pengadaan pipa HOPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

“Lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernllai di atas Rp 50 miliar, PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp 50 miliar,” ungkap Saut.

Pada tahun anggaran 2017-2018, PT WKE dan PT TSP telah memenangkan 12 paket provek dengan total nilai Rp 429 miliar. Proyek terbesar adalah Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai provek Rp 210 miliar.

Untuk mendapatkan proyek-proyek ini, petinggi PT WKE dan PT TSP diminta memberikan sejumlah uang pada proses lelang, sisanya saat pencairan dana dan penyelesaian proyek.

“PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee sebesar 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7% untuk Kepala Satuan Kerja, dan 3% untuk Pejabat Pembuat Komitmen,” papar Saut.

Diungkapkan, Anggiar Partunggul Nahot Simaremare diduga menerima suap Rp 350 juta dan US$ 5.000 terkait proyek pembangunan SPAM Lampung serta Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3 Pasuruan, Jawa Timur. Meira Woro Kustinah diduga menerima suap Rp 1,42 miliar dan SIN$ 22.100 untuk pembangunan SPAM Katulampa.

Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap sebesar Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. Sedangkan Teuku Moch Nazar diduga menerima suap Rp 2,9 miliar untuk pengadan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Dalam OTT kemarin, KPK turut mengamankan uang tunai yang merupakan barang bukti suap kepada pejabat Kempupera.

“Total barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan kali ini sejumlah Rp 3.369.531.0011, SIN$ 23.100 dan US$ 3.200,” ujarnya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya empat pejabat Kempupera tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara empat petinggi PT WKE dan PT TSP yakni Budi, Lily, Irene Irma, dan Yuliana yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait