KPU Ingatkan Perusahaan Tidak Hambat Hak Konstitusional Pekerjanya

Tandaseru – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta semua pihak mendukung dan menjamin hak pilih masyarakat untuk dapat hak suaranya pada hari pencoblosan nanti. Karena, menghambat sama saja dengan menghalangi hak konstitusional. 

Komisioner KPU RI, Viryan meminta kepada jajarannya untuk tak segan melapor apabila menemukan hambatan selama proses penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) kepada penegak hukum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut dia yang rentan terjadi hambatan selama proses pendataan DPTb adalah perusahaan yang mempekerjakan pemilih yang berasal dari luar domisili. 

“Kita laporkan saja ke Kepolisian, apabila ada perusahaaan yang dengan sengaja masuk ke katagori menghalang-halangi, sampaikan juga ke Bawaslu, sampaikan ini masuk ke tentuan pidana,” tegas Viryan di Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi DPTb, di Ruang Sidang Utama Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (21/2/).

Sebelumnya Viryan mendengar laporan dari jajarannya didaerah yang banyak menemui kesulitan saat mengumpulkan data pemilih. Misalnya saja di Kelompok pekerja perkebunan kelapa sawit ataupun industri lainnya.

Viryan meminta kepada jajaran di daerah untuk bersama mengedepankan semangat advokasi bila menemui hambatan-hambatan dalam menyusun rekapitulasi DPTb.

Selain persoalan advokasi, Viryan juga meminta kepada Komisioner Divisi Data dari 32 Provinsi yang hadir untuk dapat menyampaikan kepada petugas yang melayani pindah memilih di KPU Kabupaten/Kota dapat menjelaskan konsekuensi berkurangnya jumlah surat suara pemilih jika masuk ke dalam DPTb.  “Kita perlu sampaikan kepada rekan-rekan kita yang layani pemilih untuk sampaikan kepada pemilih pak bu nanti kalau urus DPTb ini konsekuensinya begini, surat suaranya hanya sekian, siap atau tidak,” tambah pria asal Kalimantan Barat itu.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait