Kuasa Hukum Pemprov Papua: KPK Jangan Dijadikan Alat Politik

Tandaseru – Kuasa Hukum pihak Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening membantah terkait penganiayaan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menampik adanya patah dibagian hidung dan robek di wajah pegawai KPK.

“Tidak ada tanda tanda. Oleh karena itu saya memperlihatkan gambar ini. biar gambar yang berbicara, inilah gambar yang diambil pukul 04.00 WIB pagi Minggu (3/2/2019). Tidak ada tanda tanda kekerasan fisik apalagi pipi robek dan hidung patah,” kata Stefanus di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (11/2).

Roy pun meminta kepada para petinggi KPK untuk tidak menggiring isu kegagalan dalam melakukan OTT terhadap Gubernur Papua ke penganiayaan dua pegawai KPK.

Dirinya pun meminta agar lembaga antirasuah tersebut tidak dijadikan alat politik untuk melakukan kriminalisasi pejabat Pemerintahan khususnya Pemprov Papua.

“Pimpinnan KPK harus menjelaskan secara transparan dan terbuka perbuatan OTT yang dilakukan oleh oknum KPK. Itu permintaan saya, permintaan kami. Jangan sampai KPK dipakai sebagai alat politik untuk melakukan kriminalisasi kepada pejabat pejabat pemerintahan kita,” jelasnya.

“Buktinya penganiayaan ini tidak ada, katanya hidung patah, katanya pipi robek, mana? Ini kami ambil PUKUL 04.00 wib pagi dan kami minta izin kepada Kompol Danang di ruangan ini, kira-kira begitu, sikap kami seperti itu,” tandas Roy.

Sebelumnya, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Gilang Wicaksono menjadi korban pemukulan saat sedang bertugas. Akibatnya, korban mengalami beberapa luka di bagian wajah.

“Korban menderita retak pada hidung, luka memar dan sobek pada bagian wajah,” ujarnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait