Membangun Narasi Baru Diplomasi Kebudayaan

Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) baru saja usai digelar di Jakarta pada 5-9 Desember lalu. Perhelatan budaya ini menyepakati dokumen berupa Strategi Kebudayaan Indonesia (SKI) yang diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

SKI berisi peta jalan pemajuan kebudayaan nasional yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda strategis. Salah satunya adalah perlunya ruang bagi ekspresi dan interaksi budaya yang inklusif. 

Ketika menerima dokumen kebudayaan ini, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya ketersediaan panggung ekspresi budaya. Tapi itu tidak cukup. Yang juga dibutuhkan, bahkan lebih penting, adalah “tersedianya panggung interaksi yang toleran.”

Menjadi pertanyaan, seberapa pentingkah profil budaya yang toleran? Bagaimana meletakkan visi politik kebudayan seperti itu dalam  diplomasi kebudayaan?

Visi SKI yang termaktub dalam dokumen hasil kongres cukup panjang: membangun Indonesia Bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. 

Dari visi yang panjang tersebut, ada satu kata yang sarat makna: “mendamaikan”. Untuk Indonesia yang sangat beragam dalam budaya (baik dalam konteks nilai dan produk), kata “damai” menjadi penting. 

Keragaman budaya yang mewujud dalam bentuk adat, tradisi, ritual, dan produk seni sebagai proses komodifikasi budaya itu sendiri, di satu sisi merupakan assets(kekuatan) dalam pemajuan kebudayaan. 

Namun di sisi lain, jika tidak terkelola dengan bijak dan pikiran terbuka, justru ia akan menjadi liability (kelemahan). Sebagai assets, interaksi budaya antar etnik dan daerah justru akan membuka luas ruang imajinasi dan kreatifitas para pegiat seni. 

Benturan nilai budaya dan agama

Tapi coba bayangkan, apa yang terjadi ketika produk budaya—yang secara tradisi sudah berurat-akar dalam kehidupan suatu masyarakat—berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang konservatif dalam beragama? 

Ya, benturan nilai antara produk budaya (baik benda, seperti produk kerajinan dan pakaian; maupun non-benda, seperti upacara adat, tradisi dan ritual di berbagai daerah) dengan nilai agama. Indonesia yang sangat kaya dengan adat, tradisi dan budaya sangat rentan terhadap benturan antara nilai budaya dan nilai agama.

Benturan nilai itu sudah nyata ada dalam masyarakat. Adanya imbauan untuk tidak mempertontonkan seni tari (yang pada kadar tertentu dinilai erotis) di daerah tertentu, protes sekelompok orang terhadap upacara/ritual adat dan tradisi yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama tertentu, kritik terhadap kostum pengantin daerah tertentu yang dinilai mempertontonkan aurat, hanya contoh kecil betapa benturan nilai budaya dan agama nyata ada di dalam masyarakat Indonesia. 

Benturan nilai ini harus dikelola dengan bijak. Tak semestinya kedua nilai itu meniadakan satu sama lain. Sebaliknya, keduanya harus saling melengkapi dan memperkaya. 

Dalam aras ideal seperti inilah, “tersedianya panggung interaksi yang toleran” seperti diamanatkan Presiden menjadi penting. Sikap menghargai keberagaman dan perbedaan dalam artikulasi berkebudayaan justru memperkaya ruang imajinasi dan kreatifitas. 

Toleransi dalam berkebudayaan sejatinya adalah merayakan perbedaan dan keberagaman itu sendiri. Menjadi pertanyaan kemudian: bagaimana mengartikulasikan kebudayaan bertoleransi ini dalam laku diplomasi kebudayaan?

Setelah dunia tidak lagi diwarnai oleh persaingan ideologi dalam hubungan antar-negara, diplomasi kebudayaan menjadi semakin penting dalam pelaksanaan politik luar negeri. 

Setidaknya itulah yang dikatakan oleh seorang pengamat politik internasional: setelah era Perang Dingin berakhir, faktor budaya tidak saja penting dalam hubungan antar bangsa, tapi malah menjadi motor penggerak dalam peningkatan intensitas hubungan internasional (Michael J. Mazarr, Culture in International Relations, Global Policy Forum, Spring 1996). 

Seturut dengan ini, wajar jika Indonesia juga menggunakan kebudayaan sebagai instrumen dalam diplomasi dan politik luar negerinya. Tapi, profil diplomasi kebudayaan seperti apa yang hendak dikembangkan? 

Mencermati liputan media, usainya KKI menyisakan terma baru dalam politik kebudayaan Indonesia: kebudayaan bertoleransi. Sikap berkebudayaan yang toleran adalah cara mengartikulasikan budaya yang menghargai perbedaan dan keragaman yang ada dalam masyarakat, baik etnik maupun agama. 

Cara berbudaya yang merayakan perbedaan dan keragaman seperti ini hanya bisa bertumbuh-kembang jika bersamanya tumbuh juga sikap moderat dalam berpolitik. 

Berkeebudayaan toleran

Sejarah sudah mengajarkan, justru sikap bangsa kita yang toleran dan moderat inilah (baik dalam ideologi, politik maupun agama) yang menjadi faktor pengikat bangsa, sehingga sampai detik ini Indonesia tetap eksis sebagai sebuah entitas bangsa dan negara yang utuh. 

Maka tak heran jika Presiden pun mengingatkan kembali perlunya ruang berkebudayaan yang toleran kepada budayawan dan pegiat seni. Inilah narasi baru politik kebudayaan: berkebudayaan dengan moderat dan toleran. 

Moderat merujuk kepada sikap yang bisa berkompromi dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakaat (nilai budaya dan nilai agama). Toleran mengacu kepada sikap yang menghargai perbedaan dan keberagaman. 

Jika sikap berkebudayaan yang moderat dan toleran ini yang dijadikan rujukan politik kebudayaan Indonesia, maka ia juga harus menjadi acuan bagi pelaksanaan diplomasi kebudayaan. 

Bukankah diplomasi dan politik luar negeri adalah proyeksi dari kepentingan dan kebijakan politik nasional di dunia internasional? Diplomasi kebudayaan di luar negeri bukanlah sekedar mempromosikan keragaman dan keindahan budaya Indonesia. 

Ia juga bukan hanya mempertontonkan sederet jenis tarian, musik dan lagu Indonesia yang beraneka. Pertunjukan seni budaya Indonesia di luar negeri mestinya bukan hanya untuk kepentingan budaya dan pertunjukan budaya itu sendiri. 

Bagaimanapun, Indonesia sudah dikenal luas di dunia internasional sebagai negara yang kaya dalam adat, tradisi dan budaya. Oleh karena itu, diplomasi kebudayaan tidak harus selalu dimaksudkan sebagai diplomasi pencitraan negara yang kaya budaya, tetapi harus mengusung nilai strategis dalam pelaksanaannya. Nilai strategis apa yang hendak dicitrakan?

Dengan adanya terma “kebudayaan yang toleran dan moderat,” diplomasi kebudayaan Indonesia di luar negeri membutuhkan tafsir ulang dengan narasi baru. 

Menafsir ulang ini dirasa perlu karena promosi kebudayaan itu harus dibingkai dalam narasi besar: Indonesia yang menghargai perbedaan dan keberagaman. 

Diplomasi kebudayaan Indonesia di luar negeri harus menarasikan kesatuan dan keutuhan bangsa yang tetap eksis justru karena adanya sikap saling menghargai perbedaan adat, tradisi, budaya dan agama. 

Inilah profil diplomasi kebudayaan yang mengandung nilai strategis: mencitrakan Indonesia yang bersatu, moderat dan toleran. 

Dalam tataran praksis, diplomasi kebudayaan harus mampu menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia terbiasa hidup dalam perbedaan dan keragaman karena ada sikap berkebudayaan yang moderat dan toleran tadi. 

Sekedar contoh kecil tapi memberi pesan besar: tari Saman sebagai salah satu nomor pertunjukan diplomasi kebudayaan oleh Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. 

Umumnya penonton, yang notabene warga negara asing, mengira bahwa para penari yang menarikan tari Saman—yang berasal dari Aceh yang penduduknya mayoritas Islam—semuanya berasal dari Aceh dan beragama Islam. 

Diplomat Indonesia bangga menjelaskan, para penari itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang tentunya memiliki tarian khas daerah sendiri, bahkan mereka ada yang tidak beragama Islam. 

Beberapa dari mereka berasal dari Bali yang Hindu atau Flores yang Kristen, tetapi mereka mampu mempertontonkan tari Saman yang kental nuansa Islamnya nyaris sempurna. 

Kesan yang diperoleh penonton asing: ternyata cara berkebudayaan manusia Indonesia itu lintas suku, adat, budaya dan agama. Itulah sejatinya kebudayan yang moderat dan toleran.

Narasi baru diplomasi kebudayaan Indonesia di luar negeri memproyeksikan citra Indonesia yang moderat dan toleran. Sikap politik kebudayaan yang moderat dan toleran bisa tumbuh jika ia berjalan seiring dengan demokrasi. 

Ketiga citra inilah, moderat, toleran dan demokratis, yang harus dinarasikan dalam semua kegiatan diplomasi kebudayaan. Citra Indonesia yang demokratis, moderat dan toleran menempatkan Indonesia dalam mainstreampolitik internasional. 

Ketiga citra yang diproyeksikan melalui diplomasi kebudayaan itu membuat maneuver diplomasi Indonesia menjadi luwes, yang pada gilirannya memperluas ruang jelajah diplomasi Indonesia untuk kepentingan terkait politik dan ekonomi.

Darmansjah Djumala

Diplomat, bertugas di Wina, Austria, dan dosen S-3 Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran Bandung

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait