Mendagri: Menkopolhukam dan Menkumham akan Kaji Perppu Pilkada

JAKARTA (!) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Selasa (27/3).

Selepas menghadiri rapat, Mendagri mengklarifikasi beberpaa hal seputar wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah yang jadi tersangka.

Mendagri menegaskan, wacana Perppu ini diusulkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo. Menurut Tjahjo, calon kepala daerah yang telah jadi tersangka, bisa diganti atau tidak.

“Saya mengusulkan sebaiknya soal itu solusinya lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) saja. Karena kalau Perppu, harus ada syarat ketat untuk dikeluarkan,” kata Tjahjo.

Lebih dari itu, lanjut Tjahjo, ini lantaran Perppu semestinya dikeluarkan jika dalam keadaan memaksa. “Ini kan belum memaksa. Enggak mungkin Perppu, saya enggak setuju,” katanya.

Namun kata Tjahjo, hal itu masih sikap pribadinya. Nanti, tergantung Menkopolhukam dan Menteri Hukum, yang pasti juga akan mengkaji itu. Karena soal klausul kegentingan memaksa itu, harus disikapi secara jernih..

“Kalau PKPU apakah KPU nya karena pengertian memaksa itu, menurut KPU belum mencapai 50%,” kata dia.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -