Mendagri Minta Hormati Putusan MK Soal Presidential Treshold

JAKARTA (!) – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak ambang batas presiden nol persen. Ia memang meyakini ambang batas presiden 20 persen sudah konstitusional.

“Mari hormati putusan MK,” kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (11/1).

Dalam kesempatan itu, Tjahjo menyebut bahwa tent MK sudah memutuskan segala sesuatunya dengan mendengarkan semua pihak. Ia menekankan masalah persentase angka tak akan melanggar konstitusi.

MK menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal itu mengatur ambang batas pencalonan presiden yang harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Majelis dalam keputusan penolakan ini mempertimbangkan pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak beralasan menurut hukum.

Kumpulan Berita Terkait