Mendagri: Pemerintah Jaga Indepedensi Penyelenggara Pemilu dan Tidak Intervensi

JAKARTA (!) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan mendukung penyelenggara pemilu dan tidak melakukan intervensi karena berkomitmen menjaga independensi penyelenggara.

Menurut  Dia,  masing-masing lembaga sudah jelas fungsi, tugas dan tanggungjawabnya. Penyelenggaraan pemilihan adalah KPU, Bawaslu dan DKPP.  Sementara keamanan tanggung jawab aparat keamanan. Pemerintah sendiri tugasnya memfasilitasi.

“Pemerintah,  kami enggak bisa intervensi pada Bawaslu atau pada KPU. Bawaslu dan KPU mandiri penuh,” kata  Tjahjo Kumolo di DPR, Jakarta, Kamis (11/1).

Dijelaskannya, aparat Kesbangpol daerah yang ditugaskan melakukan deteksi dini, bukan untuk mengintervensi. Pengawasan dari aparatur Kesbangpol hanya deteksi dini mengantispasi gelagat dan dinamika yang bisa memicu kerawanan.

Tjahjo juga menegaskan, tidak ada instruksi darinya pada Kesbangpol untuk ikut menghitung pemungutan suara. Jika pun misalnya ada aparatur yang ikut menghitung, itu hanya untuk keperluan internal saja. Sifatnya pun kasuistis.

“Soal dia mau nyontek lewat KPU atau dari Bawaslu kan sah-sah saja. Jadi enggak ada kita intruksikan. Pengalaman di 2015 dan di 2017 kemarin, itu clear di situ. Kalaupun ada menghitung sifatnya tadi kasuistis,” kata Tjahjo.

Sementara itu, terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Tjahjo dasar hukumnya jelas, bahkan detil.  Ada UU, Peraturan Pemerintah, surat edaran Menpan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan surat edaran dari Kemendagri itu sendiri. Jadi, secara regulasi telah lengkap.

“Pemerintah berkomitmen menjaga netralitas ASN. Terbukti ada aparatur yang tak netral, sanksi diberlakukan.  Dalam Pilkada serentak sebelumnya, beberapa aparatur telah dikenakan sanksi,” tegasnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -