Mendagri: Prinsip HAM Tetap Diakomodasi dalam RUU Terorisme

Tandaseru – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan penanggulangan terorisme adalah dalam rangka melindungi hak asasi manusia seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berhak hidup aman dan damai. Dan, aparat pun dalam menangkal serta menanggulangi terorisme selalu memperhatikan masalah HAM.

“Mencegah dan menghentikan terorisme demi melindungi HAM, seluruh rakyat Indonesia,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (15/5).

Terkait Rancangan Undang-Undang Terorisme (RUU Terorisme), menurut Tjahjo, prinsip HAM tetap diakomodasi. Bahkan masuk dalam RUU. Namun yang pasti saat ini, terorisme sudah bukan lagi bahaya laten. Tapi sudah ancaman nyata. Aktornya jelas, korbannya juga jelas. Pun jaringannya juga jelas.

Bahkan, lanjut Tjahjo, teror seperti yang terjadi di Surabaya kemarin, sudah begitu sistematis, terstruktur, dan massif. Masyarakat yang jadi korban. Tentu tak bisa berdiam diri.

“Negara wajib hadir, melindungi dan menjamin rasa aman masyarakat,” kata Tjahjo, Selasa (15/5/2018).

Tjahjo memastikan, menindak dan menegakkan hukum sebagai bagian untuk menjamin hak asasi warga atas rasa aman, bukan berarti HAM diabaikan. Prinsip HAM tak pernah diabaikan.

“Revisi UU Tindak Pidana Terorisme, adalah sebagai jawaban atas segala bentuk terorisme yang telah terjadi saat ini,” jelasnya.

Oleh karena itu lanjut Tjahjo, UU Terorisme harus diletakkan dan menjadi bagian penting dalam upaya menghormati dan melindungi HAM itu sendiri. Di samping itu UU Terorisme juga menjadi bagian dan instrumen dari upaya negara dalam menjaga stabilitas keamanan.

“Jadi UU Terorisme manjadi sangat penting sebagai payung hukum bagi upaya pencegahan dan penindakan aksi terorisme yang sekaligus juga menjadi bagian perlindungan HAM itu sendiri,” kata dia.

Kumpulan Berita Terkait