Mendagri tak Habis Pikiri Korupsi Kepala Daerah Masih Terus Terjadi

Tandaseru – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak habis pikir, masih saja ada kepala daerah yang kena jerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mirisnya, kata dia, ini terjadi saat bulan puasa. Bulan suci yang harusnya jadi momentum semua muslim melatih diri menahan hawa nafsu dan mendekatkan diri pada sang Khalik.

Pernyataan penuh keprihatinan tersebut diucapkan Tjahjo menanggapi kasus OTT KPK terhadap Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat. “Setiap hari teman-teman pers memuat berita itu (OTT kepala daerah) besar-besar loh kok masih ada terus, apa dia enggak lihat. Apa dia enggak hati-hati,” kata Tjahjo usai menghadiri acara Rapat Kerja Keuangan Daerah Tahun 2018, di Hotel Grand Sahid, di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Secara sistem lanjut Tjahjo, sudah baik. Upaya pencegahan pun dilakukan secara intensif. Bahkan KPK dan Kemendagri, di tahun ini menggelar roadshow pembekalan anti korupsi ke berbagai daerah, terutama ke daerah yang akan menggelar Pilkada. Tujuannya, agar kepala daerah dan nanti yang terpilih paham serta mewaspadai area rawan korupsi. Jika sekarang masih ada yang kena, ini dikembalikan ke mental masing-masing individu.

“Sistemnya sudah bagus semua. Kembali ke individunya, karakter. OTT kan sudah luar biasa. Efek malu sebagainya,” katanya.

Terkait status Bupati Buton Selatan sendiri menurut Tjahjo, pihak menunggu pengumuman resmi dari KPK. Jika kemudian diputuskan ditahan, maka akan segera diambil kebijakan untuk mengantisipasi agar roda pemerintahan di Buton Selatan tetap berjalan. Tentunya wakil bupati yang akan ditunjuk jadi Plt. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu.

“Begitu nanti KPK resmi (menahan) Pak Dirjen Otda sudah siapkan tinggal saya teken. Begitu resmi langsung kami kirim supaya Pemda tak terganggu. Wakilnya naik Plt sampai yang bersangkutan kasusnya berkekuatan hukum tetap. Karena dengan ditahan dia tak bisa menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

Namun yang ia tak habis pikir, masih ada kepala daerah yang kena OTT. Padahal setiap ia ke daerah kepada para kepala daerah ia sering mengingatkan untuk mewaspadai area rawan korupsi.

Harusnya sudah paham. Karena sering diingatkan. Tapi kalau kena lagi, artinya itu tergantung kepada niat masing-masing kepala daerah. Jika niatnya memang mau korupsi, meski paham, tetap saja dilakukan.

“Ya udah saya kira kita ikuti yang KPK lakukan. Terus kami ingatkan dalam menyusun perencanaan anggaran hati-hati,” ujarnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait