Menkumham Tolak Tandatangani PKPU, Wiranto Beri Isyarat Dukungan

Tandaseru – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menolak menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Larangan Pencalonan Eks Koruptor Dalam Pileg 2019. Penolakan ini mendapat  isyarat dukungan dari Menko Polhukam.

Pasalnya, PKPU dinilai tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang pada 2015, telah menganulir pasal tentang keikutsertaan mantan narapidana dalam pilkada.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengisyaratkan dukungannya terhadap sikap. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu kalau diteken oleh Menkumham, maka dia akan disalahkan,” ujar Wiranto di Jakarta, Kamis (7/5/2018).

Pembenaran terhadap sikap Menkumham itu bukan berarti pemerintah menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Namun, lebih kepada alasan hukum.  Menurut dia, PKPU yang memuat tentang larangan pencalonan mantan narapidana korupsi itu telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

“Ada satu semangat undang-undang yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang di bawah, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Misalnya, UU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,” kata dia.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -