MK Terima 62 Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Tandaseru – Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan setidaknya 62 permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada serentak 2018, telah masuk.

62 permohonan gugatan itu terdiri dari 39 perkara untuk pemilihan bupati, 16 perkara pemilihan wali kota, dan tujuh perkara di pemilihan gubernur.

MK memastikan pendaftaran gugatan ditutup pada 11 Juli. Namun, MK tetap menerima bagi pihak yang ingin menggugat di atas tanggal yang sudah ditentukan itu, terutama daerah yang rekapitulasi penghitungan suara belum selesai.

Pada 23 Juli akan dilakukan registrasi permohonan pemohon ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). MK mengatur selisih ambang batas hak gugat ke Mahkamah Konstitusi yang besarannya sekitar 0,5% s/d 2% dari total suara sah. Besaran tersebut tergantung jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Berikut daftar gugatan yang telah masuk:

Tingkat Kota: Tegal, Pare-pare, Gorontalo, Madiun, Cirebon, Bekasi, Padangpanjang, Subulussalam, Serang, Palembang, Bengkulu, Baubau, Makasar, Makasar (beda pemohon), Palopo.

Tingkat Kabupaten: Donggala, Bangkalan, Bangkalan (beda pemohon), Bolaang Mongodow, Biak Numfor, Banyuasin, Pinrang, Tapanuli Utara, Subang, Kerinci, Sinjai, Alor, Pulang Pisau, Sinjai, Rote Ndao, Cirebon, Manggarai Timur, Bantaeng, Puncak, Maluku Tenggara, Rote Ndao, Rote Ndao, Dairi, Sampang, Aceh Selatan, Padang Lawas, Belitung, Tabalong, Bogor, Kepulauan Talaud, Timor Tengah Selatan, Tapanuli Utara, Lahat, Membrano Tengah, Deiyai, Senggau, Deiyai, Sumba Barat Daya, Kolaka.

Tingkat Provinsi: Maluku, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Lampung, Lampung (beda pemohon), Sulawesi Tenggara, Papua.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait