MPR Dukung Sikap Mendagri untuk Evaluasi Pilkada Langsung

Tandaseru – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah menilai pemilihan kepala daerah serentak perlu dikaji ulang untuk demokrasi yang lebih baik.

Basarah mengatakan hal tersebut lantaran sependapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang beranggapan bahwa Pilkada serentak masih memiliki banyak kelemahan, salah satunya biaya yang mahal untuk menyelenggarakanya.

“Saya kira pandangan beliau ini patut direspons oleh partai-partai politik dan juga teman-teman di DPR serta stakeholder di lainnya dalam rangka memperbaiki sistem demokrasi kita,” kata Basarah di Kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (8/11).

Menurut Basarah, Pilkada harus berlandaskan pada Pancasila, khususnya sila ke-empat yaitu ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’.

“Saya kira pandangan itu yang harus dikaji untuk sama-sama mencari solusi terbaik agar prinsip negara demokrasi tetap berjalan tetapi demokrasi itu bukan cuma sekedar proses tapi juga output,” ujarnya.

Ia berharap, dengan evaluasi berlandasakan sila ke-empat tersebut akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul dapat menjalankan amanat dan kesejahteraan rakyat.

“Oleh karena itu, baik proses maupun output, kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat tetap kita berikan tempat yang terbaik,” ungkapnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait